Ada Pungli di SMPN 7 Mesuji ?

 433 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Sekolah Gratis yang diprogramkan Pemkab OKI dan Pemprov Sumsel, ternyata tidak sepenuhnya terlaksana di seluruh sekolah. Masih ada sekolah bahkan berstatus negeri yang berani berpraktik pungutan liar (pungi) demi meraup rupiah dari orangtua/wali siswa.

Salah satunya diduga terjadi di SMP Negeri 7 Mesuji, Kabupaten OKI. Sekolah yang berada di pusat ibukota kecamatan ini, secara terang-terangan menarik uang dari orangtua/wali siswa dengan dalih akan digunakan untuk kepentingan bersama di sekolah itu.

Mulai tahun ajaran baru 2014/2015, SMP Negeri 7 Mesuji diduga menarik Uang Bangunan Rp 334 000/siswa/tahun dari orangtua/wali siswa, alasannya uang itu yang membantu biaya pembangunan sekolah.

Bukan hanya Uang Bangunan, uang Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) Rp 21 000/siswa/bulan juga ditarik dari orangtua/wali. Untuk menutupi praktek pungli tersebut, lagi -lagi pihak sekolah   memutuskannya melalui Rapat Komite di sekolah tersebut, Kamis (6/11) lalu. Meskipun telah diputuskan bukan berarti seluruh orangtua/wali menyetujuinya, karena mereka yang menghadiri rapat banyak yang melakukan penolakan.

Hesti (nama samaran) warga setempat yang anaknya bersekolah di SMP Negeri 7 Mesuji kepada wartawan, Minggu (9/11) siang mengatakan, dirinya jelas merasa keberatan dengan kebijakan dari sekolah itu. Menurut ibu rumah tangga ini, kebijakan sekolah bertentangan dengan program dari pemerintah daerah.

“Kalau uang bangunan, aku memang belum membayarnya karena belum ada duitnya. Tapi kalau uang SPP sudah aku bayar usai rapat itulah, aku bayar untuk lima bulan sekaligus,” ungkap ibu yang memiliki dua anak yang semuanya bersekolah di SMPN 7 Mesuji.

Katanya pula, untuk SPP ada bukti pembayaran menggunakan Kartu SPP berwarna orange yang sudah dibagikan ke seluruh orangtua/wali siswa. Sedangkan untuk pembayaran Uang Bangunan, tidak ada kartu atau bukti apapun yang diberikan sekolah.

“Jadi kalau orangtua/wali siswa bayar uang bangunan, nanti pihak sekolah akan mencatat nama orangtua dan nama siswanya, sebagai bukti telah membayar. Saat rapat komite, sebenarnya banyak orangtua dan wali yang keberatan dan protes tapi protes kami diabaikan,” ungkapnya.

Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Mesuji, Sumarji, belum bisa dikonfirmasi mengenai keduanya pungutan yang diduga pungli tersebut.

Sementara salah satu oknum guru honor yang mengajar di sekolah inipun, membenarkan adanya uang bangunan dan SPP dengan jumlah Rp 334 000/tahun dan Rp 21 000/bulan itu. “Uang SPP dan uang bangunan berlaku untuk seluruh siswa dari kelas I sampai kelas III, siswa kami berjumlah 107 orang,” kata guru ini, yang juga meminta wartawan tidak menulis identitasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan OKI, H Zulkarmain melalui Kabid Pendidikan Luar Sekolah, Dedi Rusdianto mengaku belum mengetahui informasi itu. Katanya, bila ada sekolah yang melakukan Rapat Komite, hasilnya seharusnya dilaporkan ke Dinas Pendidikan.

Tekait dugaan adanya uang bangunan dan SPP di SMP Negeri 7 Mesuji dijelaskan Dedi, hal itu tentu sudah melanggar aturan. Katanya, jangankan uang bangunan, SPP saja sudah tidak ada lagi di OKI sejak tahun 2006-2007 lalu karena OKI telah memprogramkan Sekolah Gratis sebelum diterapkan oleh Pemrov Sumsel.

“Bila ada iuran di suatu sekolah, itu harus diputuskan di rapat komite dan disetujui oleh seluruh orangtua/wali siswa, bahkan harus disetujui oleh bupati,” jelas dia sembari mengatakan Dinas Pendidikan akan membentuk tim untuk turun ke sekolah itu.

 

TEKS           : DONI AFRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster