Tutupi Status Pensiun, Giliran Sekda Muratara Bermasalah

  • Harus Kembalikan Gaji dan Tunjangan

PALEMBANG – Permasalahan pemerintahan di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), tampaknya kian runyam. Setelah sebelumnya Plt Bupati Muratara, Akis Robi Ayub tersandung kasus dugaan suap CPNS. Kini giliran Sekda Muratara, Isi Sigit yang bermasalah.

Isa Sigit ternyata, sejak 1 Agustus 2013 lalu sudah pensiun. Namun statusnya itu ditutup-tutupi, sehingga ia sampai saat ini masih menjabat sebagai Sekda Muratara. “Kita sudah cros chek ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumsel, ia memang sudah pensiun. Saya sudah tahu dan membaca fotokopi SK pensiunnya. Saya kroscek ke BKD, dan minta dikaji dan selidiki lebih dalam lagi,” kata Sekda Sumsel, Mukti Sulaiman, Jumat (7/11).

Terkuaknya kasus tersebut, berawal dari surat kaleng yang masuk ke Pemprov Sumsel. Isinya, meminta gubernur status Sigit yang sudah pensiun namun masih menjabat sebagai sekda.

Setelah diselidiki, ternyata Sigit benar sudah pensiun. “Setelah di cek ke BKD, ternyata SK pensiunnya tertanggal 1 April 2014. Namun dia, tidak melaporkan itu. Padahal itu harusnya di laporkan ke BKD setempat,” ucap Mukti.

Meski begitu, kata Mukti, saat ini kondisi pemerintahan di Muratara masih sangat baik dan normal. Pemprov Sumsel sudah meminta untuk sementara staf menghandle pemerintahan di Kabupaten Muratara. “Untuk pejabat disana (Muratara) ada tim teknisnya. Jadi pemerintahan, tetap berjalan sebagaimana mestinya,” sebut Mukti.

Kepala Biro Humas dan Protokol Sumsel, Irene Camelyn Sinaga menambahkan, beberapa hari lalu Pemprov Sumsel menerima kehadiran surat kaleng yang isinya meminta gubernur untuk mengecek masa pensiun Isa Sigit.

Setelah di cek di BKD Sumsel, ternyata didapati adanya fotokopian bahwa Isa Sigit telah dinyatakan pensiun pada 1 Agustus 2013 dan keluar SK pada 1 April 2014. Hal itu pastinya akan membuat kerugian bagi Pemprov Sumsel, karena selama lebih dari satu tahun, Isa Sigit masih dianggap dan diperlakukan sebagai Sekda Muratara dan juga mendapat gaji serta tunjangan sesuai jabatannya.

“Seharusnya jika memang benar, Isa Sigit sudah tidak punya hak, tugas dan wewenang sebagai Sekda Muratara, dan secara otomatis tidak juga menjadi PNS di kabupaten tersebut,” kata dia.

Namun ujar Irene, karena sudah berjalan maka Isa Sigit harus mempertanggungjawabkan berupa semua berkas yang ditandatangani, serta konsekuensi lain yang dilakukannya selama lebih dari satu tahun itu.

Untuk urusan pidana, akan diserahkan ke pihak berwajib jika terbukti menyelewengkan jabatan dan kepercayaan yang diberikan. “Harus bertanggungjawab, dia menjabat selama lebih dari satu tahun sementara sudah pensiun. Otomatis negara dirugikan. Dia harus mengembalikan uang gaji dan tunjangan, selama masa berjalan,” ungkap Irene.

Ditanya mengenai adanya agenda gubernur memanggil Isa Sigit, kemarin, Irene neyanggahnya. “Tidak ada agenda itu. Tidak ada rapat atau pemanggilan kepada Isa Sigit,” tukasnya.

 

TEKS            : IMAM MAHFUZ

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com