Setoran Pajak Terus Ditekan

 186 total views,  2 views today

Ilst. Pajak

Ilst. Pajak | Ist

PALEMBANG – Masih rendahnya kesadaran wajib pajak sepanjang 2014, mendorong Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kanwil Sumsel dan Kepulauan Babel terus berupaya menekan jumlah tunggakan dan pemalsuan surat setoran pajak (SSP).

Kabid P2 Humas Babel Fadjar Julianto menyebutkan, pihaknya melakukan tiga bentuk penindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang menunggak. Yakni penyitaan barang jaminan, pemblokiran rekening, dan pencegahan tangkal ke luar negeri. Untuk tindakan penyitaan tercatat dilakukan terhadap 102 wajib pajak dengan total nilai sitaan sebesar Rp5,8 miliar. Barang yang disita diantaranya rumah, tanah, mobil, dan ruko.

Selanjutnya, tindakan pemblokiran rekening tercatat dilakukan terhadap 83 wajib pajak dengan total nilai Rp28 miliar. Lalu tindakan cekal hanya diberikan kepada 15 wajib pajak.

“Pemblokiran terhitung lebih efektif dibandingkan tindakan lainnya. Sebab, dana yang ada di rekening tidak bisa keluar, sementara dana yang masuk bisa terpantau,” jelas Fadjar, Jumat (7/11).

Fadjar menjelaskan, jumlah wajib pajak yang menunggak ini terdiri dari wajib pajak perseorangan maupun badan atau lembaga. Nilai tunggakannya pun bervariasi dari sektor pajak yang juga beragam. Target pajak 2014 bagi pendapatan negara, sebutnya sebesar Rp 1072 triliun.

Adapun target tahun depan dipastikannya naik Rp 300 miliar yakni Rp 1.372 triliun. Sedangkan untuk wilayah Sumsel Babel sendiri hanya sebesar Rp9,9 tirliun. “Karena itu, mengejar pendapatan negara tersebut diharapkan kesadaran wajib pajak bisa membaik,” katanya.

Sementara untuk masalah SSP dipalsukan, Fadjar mengakui sudah melakukan antisipasi dengan memberlakukan ‘e-billing’ sebagai sistem pembayaran pajak. Dengan begitu, wajib pajak tidak harus ke bank, kantor pos, ataupun kantor pajak setempat untuk memenuhi kewajibannya. Pihaknya bekerja sama dengan enam bank, seperti Bank Sumsel Babel atau Mandiri.

“Sistem e-billing untuk wilayah Sumsel dan Babel memang masih uji coba dalam satu tahun terakhir ini. Sementara sistem manual masih berlaku. Namun, sejauh ini cukup menekan SPP yang dipalsukan,” ungkapnya.

Fadjar menjelaskan, upaya-upaya yang dilakukan pihaknya sesuai dengan tiga misi utama DJP, yaitu untuk pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum. Guna pendapatan negara bisa terpenuhi melalui pajak secara lancar, itu sebabnya fasilitas layanan terus diperbarui, salah satunya dengan e-billing. Pengawasan pun dilakukan sesuai kapasitas DJP. Lalu, bila memang ada wajib pajak yang melakukan tindakan pemalsuan SSP maka dipastikan bisa dikenakan pidana dengan sanksi kurungan dan denda. “Bukan DJP yang memaksa wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, tapi UU,” ungkapnya.

Sekretaris P2 Humas, Yusrina menambahkan, UU yang mengatur tentang pajak ini adalah UU No.28/2007 yang menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang bersifat memaksa dengan tidak mendatangkan imbalan secara langsung. Dana pajak yang sudah dihimpun tersebut akan digunakan untuk kemakmuran rakyat.

“Tidak akan dibalas secara langsung karena pajak ini akan masuk ke APBN,” jelasnya.

 

TEKS     : AMINUDDIN
EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster