Tuntut Kebun Plasma 20 Persen, Ratusan Warga Blokade Jalan PT BCP

 1,278 total views,  2 views today

KAYUAGUNG – Ratusan warga Desa Mukti Sari, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir  (OKI), Kamis (6/11) pagi melakukan aksi penutupan jalan poros kebun sawit bambu kuning  PT Buluh Cawang Plantation (BCP) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit. Dan, mereka menuntut kebun plasma sebanyak 20 persen  dari kebun inti perusahaan tersebut.

Massa  yang dipimpin Umar Bakri tersebut datang  ke kantor PT BCP  pukul 09.00 WIB dengan menggunakan puluhan kendaraan truk dan sepeda  motor. Warga langsung menyetop  kenderaan PT BCP dengan cara melintangkan sepeda motor di jalan. Akibatnya, sawit di kebun bambu kuning tidak bisa beroperasi.

“Ada 15 truk karyawan perusahaan  takut beraktivitas di areal kebun. Jajaran Polsek Lempuing Jaya langsung melakukan pengamanan di lokasi, kemudian perwakilan warga Umar Bakri, camat Lempuing Jaya Dodi Aristianto dan kades Mukti Sari Ansori diterima oleh Wakil Bupati OKI M Rifai untuk mediasi,” kata Wakapolres OKI Kompol M Adil.

Usai gelar mediasi bersama Wakil Bupati OKI sekaligus sebagai Ketua Tim Terpadu penyelesaian sengketa lahan di OKI ini, massa mulai membuka blokade jalan perusahaan.

“Ya, sempat ada penutupan jalan perusahaan, tetapi hal itu tidak berlangsung lama, karena langsung dimediasi oleh Pak Wabup. Selanjutnya situasi kondusif kembali dan perusahaan mulai beraktifitas,” cetusnya.

Umar Bakri perwakilan masyarakat berkata, hasil mediasi  tersebut diputuskan pihaknya membubarkan diri aksi. Selanjutnya masyarakat akan kembali mendatangi perusahaan atau Pemkab OKI tanggal  17 November 2014.

“Tuntutan kita tetap meminta plasma sebanyak 20% dari kebun inti, kalau dalam minggu ini tidak ada penyelesaian kami akan datang lagi tanggal 17 November 2014 mendatang,” ungkapnya.

Kata Umar Bakri, PT BCP sudah lebih dari 20 tahun berdiri membangun kebun kelapa sawit di wilayah Lempuing, namun tidak ada kontribusinya dengan warga Desa Mukti Sari. Saat ini HGU perusahaan tersebut habis.

“Karena itu kami minta kepada PT agar lahan HGU yang merupakan lahan inti diberikan kepada warga untuk dijadikan kebun plasma sebanyak 20 persen dari jumlah kebun inti. Karena warga kami saat ini tidak memiliki lahan kebun. Pada hal sebelum perusahaan masuk, kami masih bisa berkebun, berladang, serta mencari kayu untuk kebutuhan hidup sehari-hari, tapi dengan masuknya perusahaan, mata percaharian warga menjadi hilang dan warga hanya jadi penonton saja,” diterangkanya.

Wakil Bupati OKI M Rifai mengatakan, siap memfasilitasi pada pertemuan satu bulan kedepan diharapkan ada solusi jalan keluarnya. Apakah tuntutan warga bisa terpenuhi atau tidak sesuai dengan aturan yang ada.

“Kita berusaha untuk memfasilitasi sehingga kedua belah pihak tidak ada merasa saling dirugikan, yang penting sekarang jangan anarkis,” ungkapnya.

Sebelumnya Humas PT Tania Selatan group PT BCP, Andre berjanji akan mempelajari tuntutan warga, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian tahun 2007 tidak ada kewajiban bagi perusahaan untuk memberikan kebun plasma  yang ada dilahan HGU, namun pihak perusahaan bisa memberikan semacam CSR kepada masyarakat dan desa.

“Kami meminta pada warga untuk bersabar, beri kami waktu  waktu selama satu bulan mempelajari tuntutan warga dan akan melakukan pertemuan lanjutan di Pemkab OKI sebagai fasilitator,” ujar Andre.

 

TEKS     : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster