Ojek Gandeng Dijadikan Aset Daerah

 381 total views,  2 views today

Becak Motor (Bentor) | Foto : Dok KS

Ojek Gandeng | Foto : Dok KS

EMPAT LAWANG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Empat Lawang, akan menjadikan angkutan umum roda tiga yang dikenal dengan sebutan ojek gandeng, sebagai aset daerah. Sebab, bisa dikatakan hanya di wilayah Empat Lawang beroperasi angkutan unik tersebut.

Dalam waktu dekat, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Empat Lawang, akan menyusun draft Peraturan Daerah (Perda) tentang ojek gandeng. “Kalau hal ini tidak ada payung hukumnya, ojek gandeng dinilai salah terus menerus. Makanya aset daerah akan kita buat perda nya,” kata Kepala Dishubkominfo Empat Lawang H Chori Badri, Selasa (4/11).

Diakui Choiri, selain aset daerah, ojek gandeng juga dinilai mendapat animo masyarakat. Masyarakat jelasnya, lebih memilih menggunakan ojek gandeng sebagai transportasi jarak dekat dikarenakan muatannya yang besar.

Makanya, dalam perda tersebut nantinya, akan memuat peratuan penyelenggaraan angkutan kendaraan bermotor, yakni konstruksi dan persyaratan teknis ojek gandeng dinilai atau tidaknya.

Nah, untuk itu kedepannya sebut dia, belum tentu bentuk ojek gandeng seperti saat ini. Bisa jadi terang Choiri, bentuknya layaknya becak, sebab apabila bentuknya sekarang maka akan mengganggu jalanan umum.

Selain itu kata Choiri, ojek gandeng kedepannya akan diberi pernomeran, sehingga ojek legan di Empat Lawang, ada nomornya tersebut. Selain nomor, akan diberi warna sesuai wilayah. “Nanti akan beda, wilayah Tebing Tinggi dengan wilayah Pendopo terhadap warnanya, sehingga ini menarik kedepannya ojek gandeng sebagai wisata jalanan di Empat Lawang,” bebernya.

Sambung Choiri, ojek gandeng juga akan dilakukan penataan rute dan tempat dimana mereka akan mangkal, sehingga tidak seperti sekarang ini sembarang parkir dan berputar di depan pasar sehingga membuat kemacetan lalu lintas. Ia mengungkap adanya penataan ini juga sebagai langkah awal penataan lalu lintas di Kabupaten Empat Lawang, sebelum adanya terminal apalagi kedepannya Pulau Emass sudah akan didirikan sehingga kemajuan ini perlu didukung dari sudut pandang salah satunya lalu lintas.

Choiri membeberkan draft perda tersebut, sedang digodok oleh timnya yakni bidang perhubungan, apabila sudah selesai akan diajukan melalui bagian hukum dan dibahas secara bersama-sama dengan DPRD Empat Lawang. “Harapannya, 2015 sudah bisa kita terapkan, ini nanti akan kita lengkapi dengan adanya peraturan bupati,” tukasnya.

 

TEKS            : SAUKANI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster