Tak Ada Kontrak Kerja, Proyek SMPN 15 Lubuklinggau Berbuntut Panjang

 1,209 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

LUBUKLINGGAU – Masalah proyek pembangunan SMP N 15 Lubuklinggau dipastikan berbuntut panjang, pasalnya sampai saat ini tak ada hitam di atas putih antara Dinas Pendidikan dengan pihak rekanan (pemborong proyek.red).

Sehingga bisa dikatakan proyek tersebut bukan proyek pemerintah, melainkan swasta, karena sejak pengerjaanya tidak ada surat kontrak antara Dinas Pendidikan dan rekanan.

Meski pembangunan sekolah baru tersebut sudah hampir rampung, Dinas Pendidikan Lubuklinggau tidak mengeluarkan surat perintah pengerjaan, surat keputusan PPK, PPTK, dan belum menunjuk kepanitiaan. Kemudian lahan belum dibebaskan.

Bahkan, Dinas Pendidikan Lubuklinggau bersikeras tidak akan membayar sepeserpun dana pembangunan proyek tersebut. Karena tidak adanya instruksi kepada rekanan untuk membangun SMP N 15 Lubuklinggau.

Kepala Dinas Pendidikan Lubuklinggau, H Mustopa Yusup kepada Kabar Sumatera, Senin (2/11) menuturkan proyek pembangunan sekolah tersebut dimulai 12 September 2014 sedangkan pemenang tender baru diumumkan pada 19 September 2014, disaat itu juga ia sedang tidak berada di Lubuklinggau tengah menjalankan ibadah haji.

“Saya sudah memanggil Kabid Program Disdik menanyakan masalah ini, dan memang SPK belum, SK kepanitiaan, kontrak dan kelengkapan pembangunan proyek lainya belum sama sekali,”akunya.

Ditegaskanya,Dinas Pendidikan tidak akan membayar proyek tersebut,kecuali ada tim khusus dari Pemkot Lubuklinggau.

Kepala Bidang Program Dinas Pendidikan Lubuklinggau, Asep Herdiana saat dikonfirmasi membenarkan kalau proyek tersebut adalah dana aspirasi mantan anggota DPRD Lubuklinggau, Sambas.

Namun ia tidak tahu kalau proyek tersebut diserahkan Sambas kepada anggota DPRD aktif saat ini. “Saya tidak tahu tanyakan saja ke pak Sambas, yang pasti itu proyek dana aspirasi Sambas,” cetus Asep.

Terpisah, Ketua DPRD Lubuklinggau, H Rodi Wijaya meminta agar pengerjaan proyek harus sesuai dengan teknis dan aturan yang berlaku. Sehingga, tidak menjadi permasalahan dikemudian hari.

“Kalau belum ada surat apa-apa dari Disdik, pasti masalahnya nanti pada pembayaran proyeknya,”kata dia.

TEKS      : T MASRI SYAH
EDITOR    : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster