Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen OI Terbentuk

 413 total views,  2 views today

para pengurus BPSK OI bersama Bupati Ir. H.Mawardi Yahya Usai pelantikan | Dok KS

para pengurus BPSK OI bersama Bupati Ir. H.Mawardi Yahya Usai pelantikan | Dok KS

INDERALAYA – Banyaknya permasalahan dan kasus yang menimpa konsumen yang kerap dijumpai hampir setiap hari di tengah masyarakat, seperti Jasa Pelayanan Kesehatan, terkait perlindungan hukum terhadap pasien

sebagai konsumen, Jasa Perbankan serta lainnya membuat Kementrian Perdagangan RI membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Saat ini, dari 525 Kabupaten/kota, baru terbentuk 156 BPSK, di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Ogan Ilir. Sementara di Sumatera Selatan (Sumsel), baru terbentuk di empat kabupaten.

Di Ogan Ilir (OI), Bupati OI H. Mawardi Yahya melantik Ketua BPSK OI periode 2014-2019, Ir Tapip, di Gedung Serba Guna Komplek Perkantoran Terpadu (KPT) Tanjung Senai, Kota Inderalaya.

Bupati mengatakan, BPSK dibentuk sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pihak terkait dalam masalah pelayanan.

“Ya, BPSK adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan di kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang Undang no:8 tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen, yang bertugas utama menyelesaikan persengketaan Konsumen di luar lembaga peradilan umum,” ungkapnya.

Lanjut Bupati, pelantikan pengurus BPSK kabupaten OI sekaligus Sosialisasi Undang Undang no:   8 tahun 1999               tentang Perlindungan Konsumen.

“Banyak sekali masalahan dan kasus terhadap sengketa konsumen yang sehari-hari kita jumpai misalnya Jasa Pelayanan Kesehatan, terkait perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen. Jasa Perbankan terhadap nasabah deposan, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit antara lain untuk perumahan, kendaraan, alat produksi dan nasabah yang melakukan transaksi,” paparnya.

Sementara itu, Ketua BPSK OI, Tapip mengatakan, dibentuknya organisasi tersebut yakni berangkat dari banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat khususnya pihak konsumen.

“Untuk itu diperlukan organisasi atau badan yang bisa penyelesaikan permasalahan ataupun sengketa terhadap konsumen. Kita sering dengar produk kendaraan ditarik dari pasaran karena ditemukan kendala pada kendaraan tersebut. Belum lagi kasus kehilangan kendaraan di tempat

parkir dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Lanjut Tapip, sementara hak hak konsumen diatur dalam Undang Undang no: 8 tahun 1999 antara lain hak atas kenyaman, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa,

“Tugas dari BPSK untuk lebih memberikan perhatian kepada masyarakat selaku konsumen agar hak hak tersebut dapat dimiliki,” jelasnya.

Usai pelantikan dilanjutkan sosialisasi peraturan perundangan undangan perlindungan konsumen kepada para pelaku usaha industri kecil maupun pedagang kaki lima.

Hadir pada acara tersebut Ketua DPRD, Wakil Bupati, Polres Sekda, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala kantor, Kepala Bagian di lingkungan Pemkab OI serta undangan lainnya.

 

Teks    : Junaedi Abdillah

EDITOR   : SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster