Ribuan Buruh Tolak UMP Sumsel 2015

 273 total views,  2 views today

Ribuan Burh yang Berdemo Menuntut dinaikkanya UMP Sumsel 2015 | Bagus Kurniawan/KS

Ribuan Burh yang Berdemo Menuntut dinaikkanya UMP Sumsel 2015 | Bagus Kurniawan/KS

  • Minta UMP Dinaikkan Rp 3,4 Juta

PALEMBANG – Belumlah disahkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumsel, namun penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumsel 2015, sudah ditolak kalangan buruh. Ribuan buruh dari berbagai kabupaten/kota di Sumsel dan organisasi buruh, Kamis (30/10), memerahkan Palembang.

Pantauan Kabar Sumatera, ribuan buruh yang menamakan dirinya Front Buruh Sumsel Bersatu, awalnya berkumpul di pelataran Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang. Mereka beraal dari sejumlah organisasi buruh seperti Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi), Serikat Buruh Migas (SBMG) Palembang, Serikat Buruh Medical Plaju (SBMPP), dan Serikat Pekerja Carrefour.

Dari BKB, ribuan buruh tersebut melakukan aksi long march sehingga memerahkan sepanjang Jalan Merdeka, Jalan Radial dan kawasan lainnya yang menuju DPRD Sumsel. Sepanjang jalan mereka meneriakkan penolakan terhadap kenaikan UMP Sumsel 2015, yang bakal ditetapkan besok, Jumat (1/11).

Sesampai di dewan, setelah sempat melakukan orasi, 15 perwakilan buruh tersebut diterima untuk berdialog dengan anggota DPRD Sumsel di ruang Badan Anggaran (Banggar). “Besok, UMP akan ditetapkan serentak seluruh Indonesia. Kami meminta dewan Sumsel, segera bertindak. Tolong, perhatikan nasib kami,” kata Suryono Yakub, koordinator Kasbi Sumsel, saat berdialog dengan anggota DPRD Sumsel.

Suyono menyebut, UMP Sumsel 2015 yang akan ditetapkan besok sebesar Rp 1,9 juta perbulan. Angka itu didapatkan dari hasil survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terendah di Sumsel yakni di Kabupaten OKU Timur.

Survey yang dilakukan Dewan Pengupahan Sumsel itu, dilakukan pada Agustus lalu. Harusnya survey KHL ini, dilakukan tiap bulan bukan hanya menjelang penetapan UMP saja. Dia menerangkan, Kasbi juga sudah melakuan survey serupa pada September di tiga pasar besar di OKU Timur. Hasilnya, KHL terendah untuk buruh lajang mencapai Rp 2,5 juta.

“Itu artinya, buruh tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak. Karena KHL dihitung untuk buruh lajang. Dengan UMP Sumsel 2015, yang akan ditetapkan Rp 1,9 juta, itu tidak mencukupi KHL buruh di Sumsel belum ƪªƍí kalau BBM subsidi naik yang diprakirakan mencapai 60 persenan,” ujarnya.

“Karenanya kami minta dewan bertindak, kami akan menunggu itu. Kalau perlu, kami akan menginap disini menunggu keputusan dewan. Idealnya UMP Sumsel itu, mencapai Rp 3,4 juta. Dengan begitu, buruh baru bisa hidup sejahtera,” ucapnya.

Menanggapi ini, Wakil Ketua sementara DPRD Sumsel, chairul S Matdiah menyebut dewan sepakat untuk meminta Gubernur Sumsel menuda penetapan UMP Sumsel 2015. “Hari ini juga kami akan melayangkan surat resmi ke gubernur, untuk menunda penetapan UMP Sumsel 2015,” tukasnya.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH/IMAM MAHFUZ

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster