Perlukah Panwaslu Dibentuk Lagi ?

28 total views, 3 views today

panwaslu

PAGARALAM – Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) melalui DPRD masih belum final. Bisa jadi langsung dipilih rakyat atau tidak langsung melalui DPRD. Kalau melalui DPRD, konsekuensi yang harus diterima adalah salah satunya lembaga pengawasan dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) bisa menjadi tidak diperlukan lagi.

“Jika pilkada melalui dewan, saya kira Panwaslu tidak perlu lagi dibentuk. Untuk apa dibentuk jika yang diawasi adalah anggota dewan,”. Ujar Sahlan SH, Ketua Panwaslu Kota Pagaralam, kemarin (29/10).

Ia mengatakan, lembaga pengawas nantinya hanya dibentuk pada saat menjelang pemilihan anggota legislating (Pileg) dan Pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres).

“Artinya pembentukan panwas hanya dibentuk tiap lima tahun sekali,” ujarnya.

Namun kata Sahlan, bisa saja panwaslu masih dapat dibentuk jika benar-benar dibutuhkan. “Ya, kita lihat saja nanti mekanismenya seperti apa bakal diterapkan,” katanya.

Sementara  itu anggota dewan Pagaralam dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alpian Majani SH mengatakan, Perppu belum bisa jika dijadikan landasan hukum pilkada karena masih harus menunggu proses di DPR terlebih dahulu.

“Terbitnya Perppu masih berpeluang digagalkan di DPR. Diterima atau tidak Perppu itu mempunyai konsekuensi masing-masing,” ujarnya.

Adapun tanggapan sejumlah kalangan yang menilai akan terjadi kekosongan, landasan hukum jika Perppu ditolak DPR, Alpian punya pendapat berbeda. Jika perppu diterima, secara otomatis UU Pemilukada No 22 tahun 2014 yang terbaru itu tidak berlaku lagi. Dengan demikian yang berlaku adalah pilkada langsung seperti metode lama.

“Namun, jika perppu ditolak UU Pilkada tersebut yang akan menjadi landasan hukumnya. Berarti yang berlaku adalah pilkada tidak langsung melaui DPRD,” sebutnya.

Meski begitu lanjutnya, secara pribadi ia berpendapat bahwa perppu yang diajukan tersebut akan ditolak oleh DPR. Salah satu syarat yang menurutnya ada jika membentuk perppu adalah situasi yang darurat dan chaos.

“Sedangkan perppu tersebut dikeluarkan pada saat situasi belum bisa dikatakan genting,” kata Alpian.

 

TEKS     : ANTONI STEFEN

EDITOR    : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com