Pilkada di Sumsel Tetap Langsung ?

 359 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

 

PALEMBANG – Pada 2015 mendatang, ada tujuh kabupaten di Sumatera Selatan (Sumsel), yang bakal menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Ke tujuh kabupaten tersebut yakni OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Mura, Ogan Ilir (OI), Muratara dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).

Walau Undang-undang (UU) Pilkada sudah disahkan DPR, namun kemungkinan besar Pilkada di tujuh kabupaten di Sumsel tersebut tetapi dipilih secara langsung. Sebab pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Joko Siswanto, diprediksi Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap UU Pilkada tersebut, bakal alot pembahasanya di DPR.

” Perppu Nomor 1 tahun 2014 dan Nomor 2 tahun 2014, perlu diuji lagi oleh DPR. Pembahasannya pun harus berkejar-kejaran dengan Pilkada 2015 mendatang. Jika pembahasannya alot, kemungkinan Pilkada di Sumsel pada 2015 tetap akan dipilih secara langsung,” kata Joko memprediksi, saat dibincangi usai diskusi Pengaruh UU Pilkada Terhadap Otonomi Daerah yang diselenggarakan Palembang Democratic Forum, Minggu (12/10).

Menurut Joko, dengan keluarnya Perppu tersebut maka gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Pilkada tersebut harusnya tidak perlu dilakukan lagi. Saat ini sebut Joko, tinggal menunggu uji Perppu tersebut oleh DPR.

Joko menilai lolos atau tidaknya Perppu tersebut, kuncinya ada di Fraksi Partai Demokrat. Jika anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat, loyal untuk memperjuangkan Perppu tersebut maka Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR bakal kuat sehingga kemungkinan walau dilakukan voting maka Perppu tersebut bakal lolos.

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel, Ahmad Naafi menyebut saat ini KPU Sumsel masih menunggu petunjuk dan aturan terhadap pelaksanaan tujuh Pilkada di Sumsel pada 2015 mendatang. “Apapun aturan nantinya, kami sebagai penyelenggaran harus mengikutinya,” tegas Naafi.

Ditempat yang sama anggota DPRD Sumsel dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramandha NK menyebut, pilkada langsung maupun tidak langsung masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

“Jika dipilih secara langsung, maka kepala daerah yang terpilih akan lebih mengetahui masalah di daerahnya. Sementara jika kepala daerah dipilih dengan sistem tidak langsung, kepala daerah itu tidak akan mengetahui persoalan di daerahnya. Sebab ia tidak perlu datangi masyarakat, untuk minta dukungan tetapi cukup mendatangi anggota dewan saja,” terangnya.

Namun pilkada tidak langsung terang Giri, juga memiliki sisi positif terutama dalam biaya. Pilkada tidak langsung terangnya, bisa lebih hemat jika dibandingkan dengan pilkada langsung. “Namun pilkada tidak langsung, tidak akan bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang dekat dan sesuai kehendak rakyat seperti Jokowi, Tri Rismaharini dan lainnya,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster