Biaya Perizinan Harus Transparan

 262 total views,  2 views today

Ilst. Kredit

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Penyelenggaraan program nasional, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Palembang, nampaknya belumlah berjalan baik. Hal tersebut terbukti, belum transparannya masalah biaya perizinan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi mengatakan, masalah pembiyaan harus ada ketentuan yang jelas, dan harus dibuat di papan pengumuman di kecamatan yang telah menerapkan PATEN.

“Paten merupakan perpanjangan tangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) di setiap daerah, yang dikelolah oleh kecamatan. Artinya, masalah biaya pengurusan perizinan haruslah jelas sehingga masyarakat bisa mengetahui besaran biaya yang dikeluarkan dalam mengurus sebuah izin,” kata Gamawan dalam teleconprens dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang di Kantor Camat Seberang Ulu (SU) I, dalam rangka pelaksanaan PATEN kecamatan, Kamis (9/10)

Selain itu jelas Gamawan, kecamatan yang sudah menerapkan PATEN harus memperhatikan waktu penerbitan suatu perizinan. Penerbitan perizinan tegas Gamawan, harus dipercepat. “Kita sudah jauh tertinggal, kalau bisa di percepat jangan sampai menunggu berhari-hari baru diterbitkan. Karena, sekarang ini sudah ada daerah yang menerbitkan sebuah izin, hanya dalam hitungan jam, kemudian keramah-tamahan petugas juga harus ditingkatkan, “ pesan Gamawan.

Gamawan menyebut, Kemendagri memberikan apresiasi kepada Pemkot Palembang yang berani menerapkan PATEN. “Kami apresiasi positif, yang paling penting kinerjanya harus lebih ditingkatkan lagi,” ujarnya.

Sementara, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palemabng, Ucok Hidayat menyebut, pemkot segera membuat biaya-biaya dalam mengurus perizinan yang ada di kecamatan agar lebih transparan.

“Nanti warga yang akan mengurus izin, langsung mentransfer ke bank. Jadi petugas di kecamatan tidak terima uang,” terang Ucok yang dibincangi usai teleconprens dengan Mendagri.

Menurut Ucok, rata-rata urusan perizinan di kecamatan gratis. Hanya saja, ada beberapa yang harus bayar, karena memang ada retribusinya untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Misalnya untuk Surat Izin Tempat Usaha (SITU), izin gangguan dan lainnya,” bebernya.

Sementara itu, Camat SU I Palembang, Novran menambahkan, ada empat jenis perizinan skala kecil yang diambil alih kecamatan seperti izin warung kecil dan lainnya. “Kalau mengurus mini market, mal atau usaha skala besar masih di SKPD teknis, kecamatan hanya mengeluarkan rekomendasi,” ujarnya.

Selain itu sambung Novran, kecamatan juga mengurus 23 jenis surat non perizinan, seperti keterangan kematian, KTP sementara dan lainnya. “Kita ingin perizinan tersebut memang cepat dibuat, namun ada beberapa jenis perizinan yang tidak bisa selesai dalam hitungan jam seperti SITU karena banyak proses yang harus dilalui. Sementara untuk transparansi, akan kita lakukan dengan memasang papan pengumuman biaya perizinan,” tukasnya.

TEKS              : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster