Sejak September Transmusi tak Beroperasi

 374 total views,  2 views today

Supir Trans Musi saat menggelar aksi demo di kantor Gubernur, kemarin. | Foto ; Iwan Cheristian KS

Supir Trans Musi saat menggelar aksi demo di kantor Gubernur, kemarin. | Foto ; Iwan Cheristian KS

*Karyawan Terus Mogok Hingga Gaji Dibayar

*Empat Bulan Belum Gajian

PALEMBANG – Bus Rapit Transit (BRT) Transmusi, yang dulu dibanggakan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang bahkan disiapkan untuk menggantikan operasional bus kota di metropolis, kini dalam kondisi krodit.

Persoalan di salah satu unit perusahaan PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J), perusahaan daerah milik Pemkot Palembang itu, berlarut-larut. Ratusan karyawan, melakuan mogok kerja karena sudah empat bulan gaji tak dibayarkan.

“Sejak 26 September, Transmusi sudah tidak lagi beroperasi. Semua karyawan, sudah sepakat sepakat tidak akan bekerja, sampai hak kami dibayarkan,” kata Juliansyah, koordinator aksi (korak).

“Gaji kami belum di bayar dari Juni-Oktober. Kami sudah bingung, kepada siapa lagi kami harus mengadu. Kami siap di pecat. Tetapi bayar, dulu hak kami,” terang Juliansyah yang dibincangi usai aksi ratusan karyawan Transmusi di DPRD Kota Palembang, Selasa (7/10). .

Kemarin, ratusan karyawan Transmusi tersebut kembali melakukan aksi. Mereka tidak hanya melakukan aksi di DPRD Kota Palembang tetapi juga ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel di Jalan Demang Lebar Daun dan Pemprov Sumsel.

Itu sebut Juliansyah dilakukan karena persoalan mereka, tidak pernah menemukan titik terang. Bahkan, sudah banyak karyawan yang dipecat karena berdemo, terutama korak maupun koordinator lapangan (korlap).

Sementara itu, korlap, Amrul mendesak seluruh anggota dewan, untuk memperjuangkan audit BPK terhadap penggunaan dana dari Pemkot Palembang yang digunakan manajemen Transmusi, karena sudah banyak permasalahan keuangan di tubuh Transmusi. “Manajemen Transmusi gagal total. Seluruh manajemen harus dirombak. Kami minta kepada DPRD Palembang mengusulkan perombakan itu,” harapnya.

“Kami mendatangi pemkot dan DPRD Palembang, tetapi belum ada jawaban dengan aksi-aksi yang sudah sering kami lakukan. Artinya kami masih ditelantarkan, makanya kami sepakat mendatangi pemprov untuk mengadukan nasib kami ini,” ungkapnya.

Ketua sementara DPRD Palembang, Darmawan menyebut dewan sudah membantu menyelesaikan persoalan itu dengan menganggarkan dana di APBD Perubahan Kota Palembang 2014.

“Hanya saja, sistem pengeluaran dana tersebut tidak semudah yang dibayangkan, karena harus melalui berbagai proses dahulu. Dana itu dikeluarkan bukan seperti belanja di warung. Tapi, ada administrasi yang berlaku. Saat ini, APBD Perubahan sudah disahkan namun masih tahap evaluasi di Pemprov Sumsel,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Sumsel, David Siregar menyebut, APBD Perubahan Kota Palembang 2014, sudah di evaluasi oleh pemprov. “SK gubernur terkait evaluasi APBD Perubahan Kota Palembang, sudah dikembalikan kepada Pemkot Palembang untuk dilakukan beberapa perbaikan kembali, sebelum mencairkan anggaran,” jelasnya.

Namun sebut David, anggaran yang dipakai untuk gaji karyawan Transmusi sudah bisa diproses oleh Pemkot Palembang karena masuk dalam dana rutin. “Kami akan mereka untuk duduk satu meja dengan BPKAD Palembang dan PT SP2J, guna mencari solusi terbaik,” tukasnya.

 

TEKS          : ALAM T/IMAM MAHFUZ

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster