Pilkada Via DPRD Kemunduran Demokrasi

 337 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

INDERALAYA – Penolakan Undang-undang (UU) Pilkada melalui dewan yang beberapa waktu lalu disahkan terus bergulir. Kali ini, penolakan tersebut disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Universitas Sriwijaya (Unsri). Gubernur Mahasiswa, FH Unsri, Abdul Halim, Kamis (2/10), mengatakan, Pilkada melalui DPRD merupakan suatu kemunduran demokrasi di

Indonesia.

Menurutnya, berbagai alasan pengesahan tersebut diantaranya   ketika pemilukada langsung oleh rakyat akan banyak menimbulkan polemik di masyarakat, sangat salah.

“Ini kemunduran demokrasi kita (Indonesia-red). Kalau pemilu langsung ada polemik saya anggap salah, justru itu adalah bumbu di dalam pendidikan berdemokrasi bagi masyarakat. Hal tersebut tidaklah sesuai fakta di lapangan, karena sangat minim terjadi, saya rasa rakyat Indonesia sudah pintar dalam bertindak,” tegasnya.

Ia menambahkan, selain kemunduran demokrasi di Indonesia, dengan ditetapkannya UU Pemilukada tersebut, jelas akan mengurangi minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Umum 2019 nanti.

“Rakyat sudah merasa resah karena sebagian haknya telah dikebiri oleh kepentingan-kepentingan kaum yang mengatasnamakan rakyat, namun tidak pernah mendengarkan keluh kesah dari rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, demokrasi merupakan sistem di mana rakyat adalah pemilik kekuasaan terbesar di negara yang menganut sistem demokrasi tersebut.

“Namun di negara yang kita cintai ini kata – kata demokrasi tersebut tidak lagi sejalan dengan esensi demokrasi itu sendiri, karena pasca ditetapkannya UU Pemilukada yang hasilnya adalah pemilukada dipilih melalui DPRD, rakyat yang seharusnya memiliki hak untuk dipilih dan memilih sesuai UUD terberangus oleh kepentingan-kepentingan partai politik,” ucapnya.

Sangat jelas, lanjutnya, ketika pemilihan kepala daerah itu dilakukan oleh DPRD, rakyat tidak dapat lagi mengenal calon-calon pemimpinnya, serta sosok yang rakyat inginkan untuk memimpin daerahnya tidak bakal lagi muncul.

“Ketika Pemilukada itu dilakukan oleh DPRD maka para “Wakil-wakil” rakyat yang seharusnya mengambil keputusan untuk kepentingan konsituennya tidak akan pernah lagi mementingkan rakyat. Hal itu bertindak berdasarkan kepentingan Partai politiknya dan dirinya pribadi,” pungkasnya.

 

Teks    : Junaedi Abdillah

EDITOR   : SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster