UU MD3 Ditolak MK, PDIP Disebut Salah Kamar

 362 total views,  2 views today

Ilst. Hukum

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Mahkamah Konstitusi (MK), menolak uji materi terhadap Undang-Undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau UU MD3 yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Dalam pandangan pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr Adrian Saptawan, itu suatu yang wajar.

Sebab kata Adrian, bukan hak MK untuk melakukan uji materi. Jika MK memiliki kewenangan tentu sebut Adrian, MK tidak akan mungkin mengeluarkan putusan dengan isi tidar menerima.

Adrian menilai, ada kesalahan PDI Perjuangan dalam mengajukan gugatan terhadap UU MD3 tersebut ke MK. Partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini sebutnya, salah kamar. “Harusnya PDI Perjuangan terangnya mengajukan gugatan terhadap UU MD3 tersebut ke Mahkamah Agung (MA) bukan MK,” jelas Adrian ketika dibincangi, Rabu (1/10)..

Ia menyebut, UU ini hanya berlaku untuk DPR RI saja. Sementara untuk DPRD kabupaten/kota, penentuan pimpinan dewan tetap diserahkan kepada partai politik yang memiliki kursi terbanyak.

“Namun tidak menutup kemungkinan UU MD3 ini, akan berlaku di daerah seandainya ada kesepakatan antara internal DPRD setempat. Sebab, pemilihan pimpinan DPR dan DPRD adalah hak internal lembaga dewan. Bisa saja hal itu direalisasikan, karena hak pemilihan wewenang internal dari DPRD setempat,” ujarnya.

Siap Jalankan

Menanggapi ditolaknya gugatan PDI Perjuangan terhadap UU MD3 ini, Sekretaris DPD PDIP Sumsel MA Gantada menyebut siap menjalankan apapun perintah dari DPP PDI Perjuangan dan akan mengikuti konstitusi. “Kenapa harus pusing-pusing, kita jalankan saja. Kita jalankan sesuai ketentuan, “ terangnya.

Ia menyebut, dalam UU tersebut mekanisme pemilihan pimpinan DPR dipilih bukan berdasarkan siapa pemilik kursi terbanyak di dewan namun dipilih dengan mekanisme voting antar anggota dewan. “Namun itu berlaku untuk DPR RI, kalau pun nantinya juga diterapkan di DPRD provinsi, dan kabupaten/kota kita akan ikuti sesuai ketentuan,” tukasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya majelis hakim MK menolak gugatan terhadap UU MD3 yang diajukan PDI Perjuangan. Dalam amar putusannya majelis hakim MK menyebut, PDI Perjuangan sebagai pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian UU MD3. Tak hanya itu, MK juga berpendapat PDI Perjuangan tidak memiliki kerugian konstitusional, dalam hal tersebut.

PDIP sebelumnya mendaftarkan gugatannya sebagai pemohon pada 7 Agustus 2014 dan perkaranya teregistrasi dengan nomor 73/PUU-XII/2014. Gugatan sendiri dilayangkan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Tjahjo Kumolo berserta empat orang warga negara yakni Dwi Ria Latifa, Junimart Girsang, Rahmani Yahya, dan Sigit Widiarto.

Para pemohon mendalilkan pemberlakuan Pasal 84, Pasal 97, Pasal 104, Pasal 109, Pasal 115, Pasal 121, dan Pasal 152 UU MD3 merugikan hak konstitusional PDIP sebagai pemenang pemilu.

 

TEKS       : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster