Kembalikan Hak Konstitusi Fatmawati dan Syairi, KPU Sumsel Tunggu Surat dari Gubernur

 355 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi

PALEMBANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan (Sumsel), sampai saat ini masih belum mengembalikan hak politik Fatmawati dan Syairi Remuso, dua calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Kabupaten Muba yang dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Muba.

Padahal sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah mengabulkan gugatan kedua caleg tersebut dan memerintahkan KPU Sumsel untuk mengembalikan hak mereka sebagai caleg terpilih DPRD Muba.

Hal itu menurut Sekretaris KPU Sumsel, HM Daud HN karena, KPU Sumsel masih menunggu surat dari Gubernur Sumsel untuk pelantikan keduanya sebagai anggota DPRD Muba periode 2014-2019. “Saat ini kami tinggal menunggu surat dari gubernur, setelah itu barulah menjadwalkan pelantikan bagi kedua caleg tersebut,” kata Daud yang dibincangi, Selasa (30/9).

Sementara itu kuasa hukum Fatmawati, Sofhuan Yusfiansyah menyebut ia sudah mengirimkan surat ke Gubernur Sumsel untuk segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) resmi kliennya sebagai anggota DPRD Kabupaten Muba.

Selain itu sebut Sofhuan, ia juga mendesak Pemprov Sumsel segera menjadwalkan dan melaksanakan pelantikan kliennya sebagai anggota DPRD Kabupaten Muba. “Suratnya sudah kita layangkan, namun sampai saat ini belum ada jawaban,” jelasnya.

Terpisah, pengamat hukum tata negara dari Universitas Sriwijaya (Unsri), DR Saud Panjaitan menyebut putusan DKPP bersifat mengikat sehingga sudah menjadi kewajiban KPU, Pemprov Sumsel dan Pemkab Muba untuk mengembalikan hak konstitusi dua caleg DPRD Muba terpilih yang sempat dicoret oleh KPU Muba tersebut.

“Putusan DKPP dalam amar putusannya mengabulkan para pengadu, termasuk mengembalikan hak konstitusi pengadu. Sehingga putusan KPU Muba yang mencoret Fatmawati dan Syairi sebagai anggota DPRD Muba terpilih dan menggantikannya dengan Bahrul dan Yulisman, batal demi hukum,” jelasnya.

dan mengembalikan hak tersebut pada Fatmawati dan Syairi Remuso. Sedangkan untuk tindakan administrasi, harus dilakukan oleh Gubernur dan Bupati. Agar dapat menerbitkan keputusan yang secara hukum bermakna tekhnis, administrasi untuk mengembalikan secara penuh hak Fatmawati dan Syairi Remuso,” beber dia.

“Saya menyarankan, institusi pemerintah terkait dengan pelantikan dua calon tersebut agar dapat memfasilitasi pemenuhan hak konstitusi kedua caleg tersebut seperti diperintahkan DKPP,” tukasnya.

Sebagai informasi sebelumnya, KPU Muba mencoret Fatmawati dan Syairi Remuso sebagai caleg terpilih DPRD Muba dengan alasan keduanya menggunakan ijazah palsu. Namun hasil penyelidikan kepolisian itu tidak terbukti, keduanya pun mengadukan persoalan itu ke DKPP. DKPP kemudian dalam persidangan mengabulkan pengaduan kedua pengadu dan memerintahkan KPU Sumsel untuk mengembalikan hak konstitusi keduanya.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster