Pemakzulan Romi-Harno Tetap Diteruskan

 191 total views,  6 views today

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

Walikota da Wakil Walikota Palembang | Dok KS

PALEMBANG – DPRD Kota Palembang periode 2014-2019, memastikan akan meneruskan langkah yang dilakukan anggota DPRD Kota Palembang periode 2009-2014 untuk meminta fatwa ke Mahkamah Agung (MA), guna memakzulkan pasangan Romi Herton-Harnojoyo dari jabatannya sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Palembang periode 2013-2019.

Kepastian itu disampaikan pimpinan sementara DPRD Kota Palembang, H Darmawan. Ia menyebut, untuk langkah awal pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh anggota dewan terkait tuntutan tersebut. “Kami juga akan minta pendapat dengan anggota dewan lama. Terutama, dengan anggota dewan lama yang kembali terpilih,” kata Darmawan yang dibincangi usai pelantikan DPRD Kota Palembang, Senin (29/9).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, walaupun belum ada pembicaraan dari DPRD lama, pihaknya berencana akan memanggilnya untuk menanyakan, apa hasil dari rapat paripurna, Sabtu (27/9) malam. “Pasti akan kami lanjutkan, sesuai dengan mekanisme yang dimiliki DPRD,” jelasnya.

Darmawan menambahkan, kalau semua proses untuk memakzulkan wali kota dan wakil wali kota sudah sesuai aturan, dewan siap melaksanakan rapat paripurna. “Yang penting sesuai tata tertib (tatib) dan aturan perundang-undangan. Jangan mengambil langkah keliru, makanya harus dipahami dulu permasalahan yang ada,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang, Harnojoyo yang dimintai komentarnya terkait dengan langkah yang diambil DPRD Palembang untuk meminta fatwa ke MA, enggan bicara banyak. Menurutnya, ia taat hukum dan akan mengikuti apapun hasilnya nanti. “Saya taat hukum. Untuk yang lainnya saya nokomen,” ujarnya.

Gegabah

Sementara itu, langkah yang dilakuan DPRD Kota Palembang, untuk meminta fatwa ke MA guna memakzulkan pasangan Romi Herton-Harnojoyo, dinilai gegabah. Sebab proses hukum terhadap Romi Herton, dalam dugaan suap terhadap mantan Ketua MK, Akil Mochtar saat ini tengah berjalan.

“Secara pribadi, menurut saya langkah DPRD Kota Palembang itu gegabah. Karena persidangan saja belum dimulai, sehingga belum bisa dikatakan apah Romi Herton bersalah atau tidak. Sehingga MA, secara hukum belum bisa mengeluarkan fatwa,” kata Chairul S Matdiah ketika dibincangi, Senin (29/9) di DPRD Sumsel.

Pria yang juga Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel ini menyebut, kalau pun nantinya ada keputusan hukum yang bersifat tetap maka baru bisa dikatakan Romi bersalah atau tidak. Itu pun terangnya, putusan pengadilan nantinya tidak bisa menganulir putusan MK sebelumnya yang memenangkan gugatan pasangan Romi-Harno terhadap sengketa Pemilukada Palembang.

“Putusan MK itu, bersifat final dan mengikat. Sehingga apapun putusan pengadilan nantinya terhadap Romi Herton, tidak bisa menganulir putusan MK,” terang pimpinan sementara DPRD Sumsel ini.

Ia pun menyebut, Romi Herton secara hukum sah sebagai Wali Kota Palembang. Karena ia tersandung kasus dugaan suap dalam sengketa Pilkada Palembang di MK, maka sesuai aturan hukum wakil wali kota yakni Harnojoyo yang menggantikannya.

“Memang hak politik anggota DPRD Palembang, untuk meminta fatwa ke MA. Namun MA, saat ini tidak berhak mengeluarkan fatwa tersebut karena proses persidangan saja belum dimulai. Sehingga tindakan DPRD Palembang itu, terkesan gegabah,” tukasnya.

 

TEKS           : ALAM T/ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster