Dewan Dipaksa Tandatangani Pakta Intergritas

 261 total views,  2 views today

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, Senin (29/9), melakukan aksi saat pelantikan anggota DPRD Lubuklinggau periode 2014-2019. Mereka menuntut, anggota dewan untuk menandatangani fakta intergritas. Foto : T Masri Syah/KS

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI, Senin (29/9/2014), melakukan aksi saat pelantikan anggota DPRD Lubuklinggau periode 2014-2019. Menuntut, anggota dewan untuk menandatangani Pakta Intergritas.| Foto : T Masri Syah/KS

LUBUKLINGGAU – Anggota DPRD Kota Lubuklinggau, dipaksa oleh puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) untuk menandatangani Pakta intergritas. Itu dilakukan puluhan mahasiswa tersebut, saat melakukan aksi di depan Gedung Kesenian Lubuklinggau yang menjadi tempat pelantikan anggota DPRD Kota Lubuklinggau periode 2014-2019.

Pantauan Kabar Sumatera, Senin (29/9), puluhan mahasiswa mendatangi Gedung Kesenian Lubuklinggau, dengan membawa sejumlah atribut seperti bendera dan spanduk yang bertulisan “DPRD Harus Bijaksana dan Adil serta Pro terhadap Rakyat”.

Massa GMNI ini, mencoba untuk masuk ke halaman Gedung Kesenian. Namun itu tidak bisa dilakukan, sehingga mereka hanya bisa berorasi dan meneriakkan tuntutan mereka dari luar pagar Gedung Kesenian.

Disaat bersamaan, 30 anggota DPRD Lubuklinggau hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 lalu, dilantik dan diambil sumpah jabatannya. Sampai berakhirnya aksi tersebut, tak ada satupun anggota DPRD Lubuklinggau yang menemui mahasiswa tersebut dan menandatangani Pakta intergritas yang disodorkan mahasiswa.

“Kami hanya minta anggota dewan yang baru dilantik, untuk menandatangani fakta intergritas yang sudah kami siapkan. Isinya, mereka siap membuat kebijakan dan program yang pro terhadap rakyat bukan program yang mematikan rakyat,” kata Febri Habibi, koordinator aksi (korak).

Selain itu terang Febri, mereka juga meminta dewan nantinya bisa benar-benar bersih saat memilih calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kedepannya. “Undang-undang (UU) Pilkada sudah disahkan DPR,sehingga kepala daerah dipilih anggota dewan. Kami kuatir, jika mereka tidak diingatkan sekarang maka kedepannya akan khilaf sehingga bisa merusak Kota Lubuklinggau,” ujarnya.

Febri berharap, aspirasi mereka tersebut didengarkan oleh anggota dewan. “Jangan anggap bodoh aspirasi kami ini, karena tujuan kami sebagai bentuk kepedulian terhadap bangsa. Fakta intergritas yang kami sampaikan ini, bukan hanya untuk anggota DPRD Lubuklinggau saja tetapi juga untuk semua anggota DPRD di Sumsel. Kami ingin anggota dewan, benar-benar siap memajukan daerah bukan hanya sekedar mencari tempat makan,” tukasnya.

 

TEKS         : T MASRI SYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster