Terkait RUU Pilkada, Alex Noerdin: Membunuh Tikus tak Perlu Bakar Lumbung

 272 total views,  2 views today

Alex Noerdin | Gubernur Sumsel

Alex Noerdin, Gubernur Sumsel | Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – Setelah melalui perdebatan, akhirnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan oleh DPR RI. Dengan begitu, Pilkada tidak lagi dipilih masyarakat secara langsung namun dikembalikan ke DPRD.

Dalam pandangan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin, pilkada langsung memang banyak kekurangan dan mudarat nya. Hal itu disebabkan, kian berkembangnya teknik kampanye dan juga kian banyaknya kampanye melalui media massa. Dalam hal ini, pilihan rakyat mudah termanipulasi oleh berbagai teknik-teknik pemasaran politik.

“Pilkada langsung memang banyak masalahnya, tetapi jangan bakar lumbungnya untuk membunuh tikus. Kita bisa menguranginya, tanpa harus buru-buru menghilangkan hak rakyat. Masalah banyak, tetapi bisa diuraikan untuk diperbaiki,” kata Alex yang dibincangi beberapa waktu lalu.

Dalam pilkada langsung terang Alex, setiap calon harus mendapatkan dukungan parpol dan tokoh masyarakat. Selain itu, pilkada langsung juga berkonsekuensi, seseorang calon harus membangun pengenalan, kesukaan, dukungan dari pemilih. Namun sebutnya, itu akan percuma jika tidak diimbangi dengan rekam jejak dan prestasi sebelumnya.

“Berbagai kecurangan dalam pilkada langsung, bisa diperbaiki. Misalnya,   mengeliminasi aturan masa tenang. Sebab masa tenang telah menjelma menjadi moment, untuk melakukan money politik. Di masa tenang lah, semua bergerak habis-habisan,” sebutnya.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas IBA Palembang, Tarech Rasyid dikembalikannya pilkada ke dewan sama saja dengan penghianatan terhadap amanah rakyat. Sebab sebagian besar masyarakat sebutnya, menginginkan kepala daerah dipilih langsung namun anggota DPR RI yang tergabung Koalisi Merah Putih, justru sebaliknya dengan mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

“Aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Demokat dalam pengesahan UU itu pu, terkesan rekayasa politik. Itu bagian pencitraan Partai Demokrat, untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Sumsel, Novran Marjani menyebut disahkannya UU Pilkada tersebut akan menguntungkan Koalisi Merah Putih (KMP) di daerah. “Secara logika dan perhitungan, sangat menguntungkan asalkan KMP solid sampai ke daerah. Koalisi ini permanen, sehingga KMP bisa sapu bersih tujuh pilkada di Sumsel pada 2015,” terangnya.

Namun terang Novran, itu bukan tujuannya KMP. Disahkannya UU itu sebut Novran, tidak lain untuk memperbaiki Pilkada di Indonesia. “Dengan disahkannya UU tersebut, maka bisa menghemat biaya penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, konflik yang kerap timbul di masyarakat saat pilkada juga bisa dikurangi,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster