UU Pilkada : DPRD Subur, Rakyat Dikubur

 283 total views,  2 views today

pilkada-langsung

Pro dan kontra RUU Pilkada akhirnya terjawab sudah. Alasan yang dikemukan koalisi merah putih yang mengusung Pilkada tidak lagi dipilih rakyat melainkan anggota DPRD. Pertama, menghemat anggaran, menghindari konflik sosial di masyarakat, banyak melahirkan masalah serta beragam persoalan dan lain sebagainya.

Tapi pandangan itu tidak sepatutnya dibenarkan karena argumentasinya masih bisa dimentahkan dan syarat kepentingan politik. Menurut penulis, Pilkada langsung maupun tak langsung memang memiliki plus-minusnya dan keduanya sah secara konstitusional. Tapi bila Pilkada dipilih DPRD dari pengamatan penulis masih banyak ditemukan kerugian, antara lain.

Pemerintah daerah dan DPRD diprediksi bakal tumbuh suburnya praktek kolusi, nepotisme dan politik transaksional yang berujung pada korupsi. Karena kepala daerah terpilih akan tersandera oleh wakil rakyat yang telah memilihnya. Pengalaman itu terlihat dari produk Pilkada 10 tahun yang lalu sebelum Pilkada langsung diberlakukan. Dimana kepala daerah kerap memberikan “upeti” karena takut dilengserkan dan dikudeti di tengah jalan. Pemilihan lewat DPRD juga akan mendatangkan kerugian dari kinerja pemerintahan selama lima tahun setelah pilkada.

Diprediksi kepala daerah tidak akan fokus bekerja dan mengabdi untuk rakyat, tapi akan menjadi pelayan bagi kepentingan pengurus partai politik dan anggota DPRD. Hasilnya,  kepentingan publik tidak akan terurus karena merasa rakyat tidak memilihnya.

Dampak negatif lainnya akan menguatnya oligarki partai politik. Oligarki partai dimaksud akan mengurangi partisipasi dan akses masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat pemerintah. Tentunya Oligarki ini menyebabkan kerugian bagi masyarakat secara keseluruhan.

Bila kepala daerah tidak memberikan “setoran” atau service yang baik bagi elit politisi maupun anggota dewan bukan mustahil kepala daerah tersebut bakal digulingkan ditengah jalan roda pemerintahan dengan berbagai dalih yang akan dibuatnya. Secara tidak langsung kepala daerah tersebut telah menjadi “budak” anggota dewan. Sedangkan rakyat yang pembayar pajak hanya menjadi penonton di tengah bagi-bagi kue kekuasaan antara eksekutif dan legislatif.

Kerugiaan lainnya akan  mempersempit ruang calon perseorangan atau calon independen untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Padahal, keberadaan calon independen sudah dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan bila kepala daerah dipilih DPRD, ada kecenderungan yang terpilih adalah calon yang diusulkan oleh mayoritas partai. Sehingga kepala daerah terpilih akan tersandera dengan kepentingan partai politik pengusungnya. Visi misinya hanya tak ubah hanya sebuah dokumen hiasan belaka.

Memang pemilihan langsung ataupun tak langsung melalui DPRD, kedua konstitusional dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang penting, apa pun keputusan yang diambil harus didasarkan kepentingan masyarakat. Sebab  proses demokrasi di Indonesia yang saat ini telah dibangun dengan susah payah tidak boleh dirusak oleh segelintir orang.

Hampir sepuluh tahun pilkada secara langsung diterapkan telah berjalan baik, tinggal memperbaiki mekanisme agar lebih tertib, jujur, dan adil. Kebijakan mengembalikan pilkada ke DPRD adalah langkah sesat dan kemundran berdemokrasi. Perlu diketahui produk Pilkada langsung juga akan membuat pemimpin daerah lebih bertanggung jawab kepada rakyatnya. Karena rakyatlah yang menentukan pemimpinnya sendiri, tak perlu diwakili oleh segelintir orang di DPRD.

Akhirnya jika Pilkada dipilih DPRD maka kedaulatan rakyat dikubur, dan anggota DPRD bakal subur. Hanya ada satu harapan untuk menggugat Pilkada dipilih DPRD melalui Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pintu terakhir mencari keadilan rakyat. Apakah itu bisa kita lihat nanti perkembanganya. **

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster