UU Pilkada Disahkan, Amanah Rakyat Dikhianati

 303 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Setelah melalui proses panjang, akhirnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR RI, Jumat (26/9) dinihari.

Dengan disahkannya UU tersebut, maka kepala daerah tidak lagi dipilih secara langsung oleh masyarakat tetapi akan dipilih oleh anggota dewan. Pengesahan RUU Pilkada itu mendapatkan tanggapan beragam dari masyarakat Palembang.

Soleh (36), salah satu pegawai honorer di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) DPRD Kota Palembang yang dibincangi Kabar Sumatera, kemarin menilai dengan dikembalikannya pemilihan kepala daerah ke dewan maka saja saja amanah rakyat sudah dikhianati. “Sejak 2004, kita sudah melaksanakan pilkada langsung. Kalau dikembalikan ke DPRD, sama saja itu kemundura kita dalam berdemokrasi,” ucapnya.

Sementara bagi Muniroh, petani yang tinggal di Kelurahan Karya Jaya mengaku, tidak peduli apakah kepala daerah dipilih secara langsung atau melalui dewan. Baginya, sebagai rakyat kecil ia ikut kehendak pemerintah. “Mau pilkada langsung, atau tidak sama saja. Tapi, nasib rakyat kecil harus lebih diperhatikan, barang kebutuhan pokok jangan naik. Buka peluang kerja bagi anak-anak muda. Itu saja sudah cukup bagi kami,” ujarnya.

Sedangkan, Zaini (56), loper koran di kawasan Simpang Tugu KB, Kecamatan Seberang Ulu (SU) I, Palembang mengaku setuju pilkada dikembalikan ke dewan. Alasanya, dengan pilkada langsung maka keuangan kegara ini akan terus terkuras.

“Apalagi praktek politik uang, sangat kental didalamnya. Itu merusak rakyat saja. Karena, biasanya menjelang pilkada, baik calon presiden, calon gubernur, calon wali kota maupun calon, akan membagi-bagikan memberikan uang antara Rp 100 ribu atau Rp 50 ribu kepada warga. Saya tidak mau menggadaikan harkat dan martabat, hanya karena uang sedikit seperti itu,” ujarnya.

Zaini menyebut sudah banyak contoh buruk, yang ditimbulkan pilkada langsung. Seperti kasus Wali Kota Palembang, Romi Herton, yang kini ditahan oleh KPK. “Itu merupakan preseden buruk buat masyarakat Palembang. Karena haus kekuasaan, dia menyuap. Itu salah satu produk pilkada langsung. Makanya lebih baik oleh DPR saja, itu lebih tenang dan membuat masyarakat damai,” ujarnya.

Sementara pengamat politik dari Universitas IBA, Tarech Rasyid menyebut, politisi di DPR RI sudah menghianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Sebagian besar masyarakat sebutnya, menginginkan kepala daerah dipilih langsung namun anggota DPR RI yang tergabung Koalisi Merah Putih, justru sebaliknya dengan mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU.

“Aksi walk out yang dilakukan Fraksi Partai Demokat dalam pengesahan UU itu pu, terkesan rekayasa politik. Itu bagian pencitraan Partai Demokrat, untuk mendapatkan simpati masyarakat,” ujarnya.

Untungkan KMP di Daerah

Terpisah, Sekretaris Partai Gerindra Sumsel, Novran Marjani menyebut disahkannya UU Pilkada tersebut akan menguntungkan Koalisi Merah Putih (KMP) di daerah. “Secara logika dan perhitungan, sangat menguntungkan asalkan KMP solid sampai ke daerah. Koalisi ini permanen, sehingga KMP bisa sapu bersih tujuh pilkada di Sumsel pada 2015,” terangnya.

Namun terang Novran, itu bukan tujuannya KMP. Disahkannya UU itu sebut Novran, tidak lain untuk memperbaiki Pilkada di Indonesia. “Dengan disahkannya UU tersebut, maka bisa menghemat biaya penyelenggaraan Pilkada. Selain itu, konflik yang kerap timbul di masyarakat saat pilkada juga bisa dikurangi,” ujarnya.

Sementara Ketua KPU Palembang, M Syarifuddin mengaku disahkannya UU Pilkada, otomatis mengurangi beban kerja KPU. Sebab banyak tahapan pilkada selama ini, yang otomatis hilang misalnya pengadaan surat suara, pengiriman surat suara dan logistik lainnya.

Namun sebut Syarifuddin, KPU tetap menginginkan seleksi awal calon kepala daerah dilakukan oleh KPU. “Setelah itu, barulah dewan yang menentukannya,” tukasnya.

 

TEKS          : ALAM T/ARDHI FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster