Gaji Karyawan Tak Sesuai UMK, Banyak Perusahaan Tak Ikut Aturan

 344 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Banyak perusahaan di Kota Palembang yang masih membandel alias tidak taat aturan dalam hal membayar upah karyawan tidak sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK) yang telah ditetapkan Pemerintah dan Pengusaha.

Salah seorang karyawan swasta di Palembang, Muhammad Alif (28) mengatakan, ia bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak dibidang percetakan dengan skala besar. Ia mengaku sudah bekerja selama dua tahun. Tapi, penerapan UMK belum di lakukan oleh perusahaan.

“Padahal besaran UMK 2014 sudah lama disahkan. Dan perusahaan wajib memenuhinya. Nyatanya hingga sekarang belum dilakukan,”katanya, saat dibincangi Kamis (25/9).

Alif mengaku, perusahaan ditempatnya bekerja hanya membayar gaji karyawan sebesar Rp 1,2 juta per bulan ditambah tunjangan transpor Rp 200 ribu dan Rp 100 ribu tunjangan uang makan.

“Jadi total gaji yang kami terima sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Kalau tidak ada tunjangan, kami hanya menerima gaji Rp 1,2 juta. Padahal UMK Palembang Rp 1.850.000,”keluh pria lulusan universitas Negeri Sriwijaya (Unsri) ini.

Menurut Alif, sebenarnya upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan tidak sesuai, karena perusahaan itu sudah besar dan maju.

“Mau gimana lagi. Mau melapor, takut dipecat. Sementara peluang kerja sangat minim. Yah terpaksa terus bekerja di perusahaan itu dengan gaji yang kecil,”ujarnya tanpa menyebutkan nama perusahaannya.

Karyawan swasta lainnya, Alex (30) mengaku, sebenarnya UMK yang ditetapkan Pemerintah itu hanya bersifat teori, karena masih banyak perusahaan yang belum laksanakan UMK.

“Kalau itu berjalan. Pastinya perusahaan laksanakan UMK. Tapi nyatanya tidak, artinya pengawasan kurang atau bisa disebut hanya teori semata,”ungkap Warga Kertapati yang bekerja di showroom mobil ini.

Ia mengaku, hanya menerima gaji dari perushaan setiap bulannya hanya sebesar Rp 1,7 juta perbulan. Padahal masa kerjanya sudah mencapai 5 tahun.

“Kami berharap, Pemerintah dapat melakukan pengawasan terkait UMK. Jangan sampai dibiarkan, karena itu sudah menjadi tanggungjawab Pemerintah. Gaji itu sudah tidak sesuai lagi,”katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Palembang, Gunawan mengatakan, jumlah perusahaan yang ada di Palembang di tahun 2014 sekitar 3.500. Angka itu meningkat di bandingkan dengan tahun 2013.

“Tahun 2013 jumlah perusahaan sekitar 3.000 an,”katanya, saat dihubungi, Kamis (25/9).

Sambung Gunawan, terkait ada perusahaan yang belum terapkan UMK. Pihaknya belum ada laporan. Kalau ada pegawai yang melapor, maka pihaknya segera memanggil perusahaan itu.

“Kalau ada kesepakatan antara perusahaan dan karyawan. Itu sah saja. Tapi kalau tidak ada kesepakatan soal upah, karyawan bisa melapor dan kami segera memanggil kedua bela pihak,”katanya.

Tapi, Gunawan menghimbau, pengusaha maupun perusahaan yang ada di Metropolis, agar dapat menerapkan ketentuan yang berlaku. Karena, penetapan UMK itu telah melalui keputusan resmi Pemerintah.

“Sebelumnya juga ada kesepakatan dan pertimbangan antara pemerintah, pengusaha dan perwakilan buruh. Jadi harus dilaksanakan,”tukasnya.

 

TEKS    : ALAM TRIE
EDITOR   : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster