Pelantikan DPRD Sumsel Ricuh, Puluhan Demonstran Terluka

 313 total views,  2 views today

Dibubar Paksa - Puluhan mahasiswa dari dua kelompok aksi yang berbeda yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Dewan Eksekutif mahasiswa Institut (DEMI) IAIN Raden Fatah harus dibubarkan secara paksa oleh kepolisian, setelah aksi demontrasi mereka dianggap menganggu ketertiban dalam pelantikan Anggota DPRD Provinsi masa jabatan 2013-2018 di Gedung DPRD Provinsi, Palembang, Rabu (24/9). Berawal para aktivis yang ingin masuk kedalam gedung, aksi yang diawali dengan longmarch dan teatrikal ini berakhir  rusuh. Kekerasan yang dilakukan polisi membuat beberapa mahasiswa terluka dan belasan mahasiswa yang dianggap provokator diamankan kepolisian.

Puluhan mahasiswa dari dua kelompok aksi yang berbeda yaitu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Dewan Eksekutif mahasiswa Institut (DEMI) IAIN Raden Fatah harus dibubarkan secara paksa oleh kepolisian, Palembang, Rabu (24/9). | Foto : Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Pelantikan anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019 berlangsung ricuh. Ratusan pengunjuk rasa yakni dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Pergerakan Pemuda Islam Indonesia (PMII) dan Dema IAIN Palembang danmassa petani yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Sumsel Untuk Keadilan Agaria Mendemo DPRD Sumsel.Mereka juga mendesak Gubernur ,Bupati/ Walikota untuk melaksanakan pembaharuan agaria sejati melalui pelaksananaan,serta membuat peraturan daerah yang berpihak kepada kepentingan petani dan masyarakat adat.

Akibat peristiwa itu sekitar 25 orang pendemo diamankan Polresta Palembang karena tak memiliki izin dan tak mengindahkan peringatan kepolisian yang menyuruh menghentikan aksi. Tak sedikit pendemo yang mengalami luka dan memar akibat pukulan polisi. Saat polisi meneriaki para pendemo kocar kacir melarikan diri.

Ketika ditanyakan apakah pihak kepolisian mengirimkan surat teguran terhadap aksi yang dilakukan para mahasiswanya, Kabag Ops Polresta Palembang mengatakan tidak. Pihaknya hanya memberikan pengarahan kemudian dipulangkan.

“Pengunjuk rasa yang diamankan sekitar 25 orang. Limabelas orang dari pendemo PMII dan 10 orang dari Dema IAIN Palembang. Mereka didata di Polresta Palembang terlebih dahulu setelah diberikan arahan mereka dipulangkan,” tambahnya.

Kericuhan berawal saat para pengunjuk rasa menyampaikan aksi mereka dengan berorasi tepat di depan pintu gerbang gedung DPRD Sumsel. Mereka mendesak agar para anggota DPRD terpilih dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dengan mementingkan rakyat. Mendesak agar tetap konsisten dan komitmen memerangi tindak pidana KKN.

Pengunjukrasa juga mendesak agar menolak RUU Pilkada, dengan tetap melaksanakan Pilkada secara langsung. “Kami meminta agar aspirasi kami difaximilikan ke pusat. Jika RUU disahkan merupakan kemunduran bentuk demokrasi. Kami juga akan kirimkan celana dalam ke DPR jika RUU disahkan,” ujar pendemo keras dan tegas.

Pendemo akhirnya ditemui oleh Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban yang berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada pimpinan dewan setelah pelantikan usai.

“Akan saya sampaikan serta akan mengirimkan aspirasi kepusat melalui faximili,” tandasnya.

Sementara itu, Koordinator Aksi Dedek Chaniago dalam orasinya mengatakan, pihaknya mendesak DPRD di Sumsel untuk melaksanakan pembaharuan agraria,serta membuat perda yang berpihak kepentingan petani dan masyarakat ada.

“Kami mendesak penyelesaian konflik agaria di Sumsel yang berpihak pada keadilan bagi petani dan masyarakat. Kami juga meminta segera diselesaikan seperti Petani Desa Sodong Kabupaten OKI dengan PT. SWA, petani Ogan Ilir dengan PT PN 7 Cinta Manis, Petani Pagar Dewa dan sekitarnya. Dengan PTPN 7 Beringin serta petani Desa Cempaka dengan PT. LPI,” tegas dia.

Mereka juga meminta pemerintah dan DPRD memberikan perhatian serius pada petani untuk mengelola tanah secara maksimal,dengan cara memberikan akses permodalan dengan cara pengembalian bertahap,pengembangan infrastruktur pertanian dengan bantuan teknologi dan sarana produksi pertanian.”Bebaskan juga enam petani dan tokoh masyarakat di Kabupaten Muba, hentikan kriminalisasi terhadap petani,masyarakat adat dan pejuang agaria,” pintanya.”Tingkatkan harga jual karet petani melalui perlindungan harga dan tata niaga karet, serta hentikan keterlibatan TNI/ POLRI dalam konflik agaria. Kami minta kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk melaksanakan pembaharuan agaria sejati,” pungkasnya.Setelah melakukan aksi di depan gerbang gedung DPRD Sumsel, para pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kemudian berakhir di kantor Gubernur Sumsel.

Sementara itu Kabag Ops Polresta Palembang, Suyanto mengatakan, para pendemo tidak memiliki izin unjuk rasa di hari pelantikan DPRD Sumsel terpilih tersebut. Meski begitu pihaknya masih mempersilakan untuk menyampaikan orasi aspirasi mereka.

“Sesuai UU nomor 9 tahun 1998 pengunjuk rasa harus mendapatkan izin terlebih dahulu untuk melaksanakan aksi 1 x 24 jam sebelumnya. Dan mereka diamankan jelas karena menyalahi undang-undang. Setelah diminta bubar tidak mau makanya dibubarkan secara paksa,” ungkap dia.

 

TEKS    : Ardhy Fitriansyah

EDITOR  : SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster