Kasus Lahan di Sumsel Tak Kunjung Kelar‪

 314 total views,  2 views today

Ratusan Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Sumsel Untuk Keadilan Agraria kemarin siang menyambangi kantor Gubernur Sumsel. Mereka menuntut agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik agraria yang terjadi dan menyebabkan kerugian moril dan materil di masyarakat. Foto : Bagus Kurniawan/KS

Ratusan Massa yang mengatasnamakan Gerakan Rakyat Sumsel Untuk Keadilan Agraria kemarin siang menyambangi kantor Gubernur Sumsel. Mereka menuntut agar pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan berbagai macam konflik agraria yang terjadi dan menyebabkan kerugian moril dan materil di masyarakat.
Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – Banyaknya kasus sengketa lahan yang terjadi di beberapa Kabupaten Kota di Sumatera Selatan baik itu antara pemerintah dengan masyarakat ataupun antar masyarakat dengan perusahaan, menjadi perhatian tersendiri bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sumatera Selatan.

Kendati demikian, pihaknya tidak bisa langsung mengambil alih permasalahan yang ada tanpa adanya laporan dari pemerintah daerah terlebih dahulu. Untuk itu, pihaknya memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan hingga clean and clear.

“Setelah clean and clear baru proses penyelesaian sertifikasinya melalui Kanwil BPN Sumsel. Saya menunggu aset yang didaftarkan oleh Pemprov Sumsel maupun Pemkab dan Pemkot termasuk instansi vertikal yang ada di Sumsel dengan dana yang tersedia di APBD serta APBN,” kata Kepala Kantor Wilayah BPN Sumsel, Arif Pasha, kepada sejumlah wartawan usai upacara peringatan Hari Agraria Nasional ke-54 di Halaman Kantor BPN Sumsel, Rabu (24/9).

Ditambahkannya, banyak target yang harus diselesaikan Kanwil BPN Sumsel salah satunya penyelesaian legalisasi aset tanah masyarakat. Tahun ini mereka menargetkan menyelesaikan 48.205 bidang tanah legalisasi aset yang didanai APBN. Hingga saat ini telah selesai lebih kurang 26.903 bidang tanah yang meliputi Prona, redistribusi tanah, tanah pertanian, transmigrasi, dan tanah UKM serta tanah-tanah barang milik negara serta aset milik pemerintah daerah.

“Saat ini kita tengah menyelesaikan dan memediasi persoalan tanah yang ada di Provinsi Sumsel, jumlah yang sudah terselesaikan sekitar 50 persen atau 26 kasus pertanahan dari jumlah permasalahan yang ada baik melalui mediasi maupun diselesaikan di pengadilan,” lanjut Arif.

Disinggung mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya, ia bertutur bahwa tahap kedua sepanjang 15 kilometer ditambah 4 kilometer untuk exit toll telah dimulai pada 19 Agustus lalu dengan kegiatan pengukuran, identifikasi dan inventarisasi terhadap bidang tanah. Hasil pengukuran, identifikasi dan inventarisasi tersebut akan diumumkan pada awal Oktober.

Sementara itu, Gubernur Sumsel, H Alex Noerdin mengakui, masih banyak permasalahan sengketa tanah yang terjadi di Sumsel meskipun dirinya tidak mengingat jumlah statistiknya. Namun, dari banyaknya sengketa tanah tersebut sudah banyak yang terselesaikan, dalam proses, dan bahkan ada yang tidak bisa terselesaikan sama sekali serta dikembalikan ke negara.

“Mengenai Jalan Tol Palembang-Indralaya, itu sudah tidak ada permasalahan lagi, karena memang berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tidak memperbolehkan seseorang yang mempunyai bidang tanah menghalang-halangi dalam pembangunan jalan tol, jembatan,” kata Alex.

Terkait banyaknya aset Pemprov Sumsel yang belum tersertifikasi, pihaknya berencana akan segera mensertifikasinya lewat BPN Sumsel. Saat ini, pihaknya tengah melakukan inventarisasi aset yang akan dilaporkan ke BPN Sumsel.

 

TEKS    : IMAM MAHFUZ

EDITOR   : ROMI MARADONA





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster