Wapres Desak Pemprov Sumsel atasi Kabut Asap

 228 total views,  2 views today

Wakil Presiden Indonesia, Boediono | Ist

Wakil Presiden Indonesia, Boediono | Ist

PALEMBANG – Wakil Presiden (Wapres), Boediono meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk bergerak cepat mengatasi kabut asap, agar tidak berlarut-larut. Sebab kata Boediono, ia melihat kabut asap di Sumsel sampai saat ini belum juga menghilang.

“Urgensi mengatasi kebakaran hutan sangat jelas. Tadi sebelum mendarat dari udara, saya melihat kabut asap menyelimuti Palembang. Bahkan saat mendarat, saya juga terasa bau asap mengambang di udara,” kata Boediono yang dibincangi usai rapat koordinas terbatas di Griya Agung, Selasa (23/9).

Boediono juga meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih mengutamakan pencegahan, langsung bertindak sebelum api membesar. Selain itu, semua kepala daerah di Sumsel didesaknya untuk turut membantu menanggulangi kabut asap. “Saya minta seluruh kepala daerah turut membantu pelaksanaannya,” tegasnya.

Dalam rapat terbatas yang digelar secara tertutup tersebut, Boediono juga memanggil Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya, Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, Kepala BNPB Syamsul Maarif serta sejumlah petinggi terkait lainnya.

Sementara, Menhut Zulkifli Hasan menegaskan, pihaknya tengah mengusut tuntas para pelaku pembakaran mengingat peristiwa asap ini sudah berulang kali terjadi. Menurutnya, upaya pencegahan sudah menjadi fokus Kemenhut.

Di Riau misalnya, pengawasan dan pencegahan sekarang ini sudah demikian ketat. “Tapi ada kekhawatiran para pembuka lahan sekarang berpindah ke daerah lain, seperti Jambi atau Sumsel,” tegas Zulkifli saat konfrensi pers usai rakor terbatas di Griya Agung Palembang kemarin.

Menurutnya, hal yang terpenting untuk menanggulangi asap ini adalah upaya penegakan hukum yang tegas. “Ada aktor intelektualnya dibalik ini. Mereka ini yang harus kita tindak. Penegakan hukum adalah kunci. Inilah awal dari akibat yang tidak kita inginkan,” terangnya.

Upaya pemadaman api di lahan yang terbakar bukanlah hal yang mudah. Banyaknya lahan gambut serta lahan yang cukup sulit ditempuh dengan kendaraan darat menjadi kendala utama.

“Lahan yang umumnya terbakar memang lahan gambut. Dan lahan itu hanya bisa dipadamkan jika ada hujan yang cukup deras. Penanggulangan hujan buatan cukup efektif dan ini sangat kami rasakan, makanya kami minta agar pesawat TNI tidak ditarik dulu,” harap dia.

Menurut Zulkifli, pemadaman melalui water bombing atau penerapan Tehnologi Modifikasi Cuaca (TMS) tidak mudah dilakukan, dan mengeluarkan dana cukup besar. Namun kedua rencana aksi itu tetap dilakukan mendampingi usaha pencegahan dan penindakkan. Apalagi jumlah titik api di tiap daerah khususnya Sumsel bersifat fluktuatif.

“Dana yang digelontorkan untuk penanggulangan asap atau kebakaran hutan dan lahan cukup besar. Belum lagi kerugian lingkungan, kesehatan dan ekonomi. Bila indeks kualitas udara di atas 100 maka mengganggu kesehatan dan penerbangan lumpuh. Jadi banyak dampaknya,” tegasnya.

Zulkilfli meminta masyarakat dan media mendukung upaya pencegahan dan penegakkan hukum yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah. Karena menurutnya, Polri sepanjang 2014 sudah menyelesaikan pemberkasan 186 kasus tindak pidana kebakaran hutan dengan 287 tersangka yang melibatkan sembilan perusahaan.

“Jadi percaya lah bila penegakkan hukum yang dilakukan tidak main-main. Ini untuk menimbulkan efek jera juga. Penanganan asap dan kebakaran di Riau sudah berhasil. Dan Riau akan menjadi model provinsi lain, di mana penanganan tiap ada hotspot langsung ditindak petugas,” tukasnya.

TEKS              : IMAM MAHFUZ

EDITO            R         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster