Pejabat Banyuasin & Muaraenim Jadi Tersangka Korupsi

 328 total views,  2 views today

 

Tim Penyidik Kejaksaan Muaraenim saat melakukan penyitaan barang bukti di Kantor Disdikbud Muaraenim. | Dok KS

Tim Penyidik Kejaksaan Muaraenim saat melakukan penyitaan barang bukti di Kantor Disdikbud Muaraenim. | Dok KS

 

PALEMBANG – Kasus korupsi di Sumsel seakan tak pernah habis-habisnya, buktinya kejaksaan kembali menetapkan tersangka baru dalam dugaan kasus korupsi. Ada empat pejabat yang menjadi tersangka, dua pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin dan dua pejabat di lingkungan Pemkab Muaraenim.

Di Banyuasin, dua pejabat yang ditetapkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuasin sebagai tersangka terkait kasus mark up pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Dusun Bintang Campak, Kelurahan Sterio, Kecamatan Soak Tapeh, Kabupaten Banyuasin.

Kepala Kejaksaan Negeri Banyuasin, Suwito mengatakan, saat ini sudah masuk pemberkasan tahap kedua dan pihaknya tidak mau terburu-buru menahan kedua tersangka tersebut. “Kita rampungkan dulu berkasnya baru ditahan, kalau berkas belum rampung tersangka bisa lepas dari jeratan hukum,”ujarnya seraya enggan menyebutkan siapa saja nama kedua pejabat yang dimaksud tersebut.

“Kami punya pertimbangan atau strategi agar tersangkanya bisa dijerat hukum. Kalau beritanya muncul di media nanti tersangkanya kabur,” katanya lagi.

Selain itu Kejari Banyuasin juga juga sudah menyita barang bergerak dan tidak bergerak ” Total kerugian negara dalam kasus ini mencapai dua miliar. Ini kasus pertama dan terbesar yang terjadi di Banyuasin,”ungkapnya.

Untuk aset yang disita katanya, berupa mobil profit, rumah dan kebun milik tersangka. Menurutnya, kedua tersangka akan dijerat pasal 2 dan 3 UU korupsi dengan ancaman minimal empat tahun penjara.

Ditempat yang berbeda Kejaksaan Negeri (Kejari) Muaraenim juga telah menetapkan dua pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Bantuan Sosial (Bansos) Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2014 sebesar Rp 3,348 Milyar.

Dua pejabat Disdikbud Muaraenim yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut berinisial Y dan Z. Selain itu, Kejari Muaraenim juga menetapkan tiga tersangka lainnya dari pihak swasta berinisial W, A dan MHP.

“Terhitung 28 Agustus 2014 lalu, atau sekitar satu bulan, Tim Penyelidik berhasil mengumpulkan berbagai bahan keterangan dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Maka, kita tetapkan dua PNS dari Disdikbud Muaraenim berinisial Y dan Z sebagai tersangka dan tiga orang lainnya dari swasta berinisial W, A dan MHP,” tutur Kepala Kejari Muaraenim, Adhyaksa Darma Yulianto, saat konfrensi pers di Aula Kejari Muaraenim, kemarin (23/9).

Bansos TIK tersebut, kata dia, diantaranya berupa seperangkat komputer atau laptop yang diterima sebanyak 62 Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kabupaten Muaraenim. Pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini, bahkan ada kemungkinan akan muncul tersangka baru, baik dari pihak Disdikbud maupun swasta.

“Bisa saja para tersangka langsung kita tahan saat penyidikan nanti, apabila ada indikasi akan menghilangkan barang bukti, melarikan diri dan sebagainya. Tentunya sesuai dengan prosedur yang berlaku,” ucapnya.

Kajari menambahkan, terhitung sejak Januari 2014, pihaknya telah menangani sebanyak 323 kasus tindak pidana umum.”Sedangkan kasus pidana khusus, selain kasus Bansos TIK di Disdikbud Muaraenim, pihaknya juga sedang menyelidiki kasus pidana korupsi Damkar dan kasus pengadaan asset PLTU,” pungkasnya.

Terpisah, Bupati Muaraenim, Ir H Muzakir Sai Sohar mengaku terkejut, dirinya baru mengetahui ada dua pejabat di Disdik Muaraenim yang tersandung kasus korupsi.

Muzakir menyayangkan korupsi yang dilakukan oleh kedua PNS tersebut, karena telah mencoreng nama baik instansinya. Apalagi Kabupaten Muaraenim menjadi pilot project Reformasi Birokrasi.

“Saya ingatkan kepada para pejabat maupun PNS dilingkungan Pemkab Muaraenim agar selalu berhati-hati dan jangan sekali-kali berani melakukan tindak pidana korupsi,” himbaunya.

Berdasarkan pantauan Kabar Sumatera, kemarin (23/9), Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Muaraenim menyambangi Kantor Disdikbud Muaraenim untuk melakukan penyitaan barang bukti dari para kepala sekolah diantaranya berupa laptop, printer, infokus dan spiker aktif.

Proses penyitaan tersebut, berlangsung sekitar satu jam dari pukul 10.30 Wib – 11.30 Wib disaksikan juga oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muaraenim Drs Hamirul Han.

 

TEKS    : SISWANTO/DIDING

EDITOR   : ROMI MARADONA

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster