Kota Pagaralam Evaluasi Pencapaian PAD dan PBB

 270 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

 

PAGARALAM – Proses mencapaian atau realisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola Pemkot Pagaralam melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) dilakukan menyeluruh ke setiap stake holder di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hingga semester pertama tahun ini, baru tercapai 16.482.560.314 miliar atau sekitar 48,22 persen dari target pencapaian 34.179.600.000 miliar.

 

Kepala DPPKA Kota Pagaralam, H Haryanto SE MM MBA mengatakatan, bagi seluruh SKPD hingga camat dan lurah agar dapat lebih mengoptimalkan pencapaian PAD dan PBB. Mengingat sejauh ini pencapaiannya masih di bawah 50 persen.

“Kalau ada hambatan dalam proses pencapaiannya harus cepat dikoordinasikan ke DPPKA guna mencari solusinya, mengingat saat ini telah memasuki September menjelang penghujung tahun,” terangnya, kemarin (23/9) seraya mengharapkan agar para PNS di lingkungan Pemkot Pagaralam dapat menjadi panutan masyarakat dalam hal membayar pajak.

Ditambahkan Kabid Pendapatan Hj Poppy Erica didamping Kasi Penetapan, Agung mengatakan dari data yang ada memang baru terhimpun 48,22 persen. Pencapaian ini berdasarkan rekapitulasi dari empat jenis penerimaan PAD murni yang dikelola yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

“Ya, untuk mengumpulkan PAD memang tidak mudah. Banyak kendala yang dihadapi di lapangan,” katanya.

Meski begitu kata Poppy, pihaknya tetap optimis hingga akhir tahun PAD 2014 bisa over target yang ditetapkan. Apalagi masih ada tiga bulan sampai akhir tahun setelah September ini. Ia mengatakan, sampai saat ini penyumbang PAD terbesar adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, lalu DPPKA serta PAD dari penerangan lampu jalan, pajak penerimaan perusahaan dan galian C, kemudian penerimaan pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, kemudian retribusi daerah, di antaranya retribusi jasa umum, jasa usahan dan perizinan.

“Sementara penerimaan PAD dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah atau BUMN Bank SumselBabel, penjualan pupuk kompos, Hotel Besemah Dempo serta jasa giro kas daerah,” ujarnya.

 

 

TEKS   : ANTONI STEFEN

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster