RUU Pilkada Disarankan Ditunda

 272 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DPR RI, kini menjadi polemik di masyarakat. Pemerintah disarankan untuk menarik RUU tersebut, sehingga penetapannya yang rencananya dilakukan Kamis (25/9) mendatang ditunda.

Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Kupas Tuntas RUU Pilkada yang digelar di Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Senin (22/9). “Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), seharusnya mengambil langkah tegas untuk mengakhiri polemik di masyarakat dengan menarik RUU Pilkada tersebut. Sehingga, RUU tersebut tidak bisa disahkan menjadi UU pada Kamis (25/9) mendatang,” kata pengamat politik, Rizal Ramli, kemarin.

Menurutnya, persoalan pemilukada di Indonesia saat ini bukan hanya secara langsung atau tidak langsung. Banyak persoalan lain jelasnya, dalam pemilukada yang harus dibenahi dan diperbaiki.

Salah satunya sebut Rizal adalah menghilangkan celah terjadinya money politic. “Menghilangkan celah money politic ini, bukan dengan cara mengembalikan sistem pilkada ke DPR tetapi dengan mereformasi pembiayaan oleh negara seperti yang dilakukan Jerman, Prancis dan Australia,” ucapnya.

Diterangkan dia, Indonesia sudah saatnya memasukkan kejahatan dalam pemilu sebagai kejahatan serius. Karenanya diperlukan aturan khusus tentang kejahatan pemilu tersebut, termasuk sanksi berat untuk pelakunya. Dengan begitu, ia yakin bisa menutup celah money politic.

Ditempat yang sama, pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menyebut DPR RI harusnya memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan argumen baik dan buruk pilkada langsung dan tidak langsung, sebelum RUU Pilkada itu disahkan. “Argumen yang ada saat ini, sangat lemah. Karenanya penting, ada public hearing sebelum RUU itu disahkan,” jelasnya.

“RUU Pilkada ini, harus ditunda penetapannya. Sebab waktunya terlalu mepet dan kedua belah pihak, belum menemui kata sepakat. Sehingga sudah seharusnya kalau presiden, menggunakan kewenangannya untuk menunda pembahasan RUU Pilkada tersebut,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster