PPP tak Tergoda Tawaran Menteri

 228 total views,  2 views today

Ilustrasi | Dok KS

Ilustrasi | Dok KS

PALEMBANG – PDI Perjuangan tengah merayu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN), untuk bergabung dalam koalisi partai politik (parpol) pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Namun fungsionaris DPP PPP, Ahmad Yani yakin partai berlambang Kabah itu tidak akan berbelot mendukung pasangan Jokowi-JK di pemerintahan mendatang. Ia yakin, PPP akan tetap bergabung dengan koalisi merah putih.

“Insya Allah, PPP tetap di koalisi merah putih. Jikapun dalam ajakan itu, ada tawaran jatah menteri, PPP tidak akan tergoda. Namun bila secara personal, ada yang tertarik silakkan. Tetapi secara kepartaian, tidak akan,” kata Yani yang dibincangi usai diskusi Kupas Tuntas RUU Pilkada di Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Senin (22/9).

Politisi asal Sumsel ini mengatakan, PPP tak risau jika tidak masuk dalam struktur pemerintahan kedepan. Menurutnya, bergabung dengan koalisi merah putih tak kalah mulianya, karena PPP bisa lebih fokus dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

“Tidak kalah mulia kok, berada di koalisi merah putih. Berada diluar pemerintahan sebagai penyeimbang, justru bisa menguatkan fungsi pengawasan PPP di parleman. Nah, disitulah peran yang akan diambil PPP,” jelas Yani.

Ia menyebut, koalisi merah putih saat ini semakin solid. Bahkan dia menyindir, koalisi yang mengusung pasangan Jokowi-JK yang cenderung tak lagi solid. Yani pun mengkritik inkonsistensi Jokowi.

Sebelumnya terang Yani, Jokowi berkomitmen merampingkan kementrian dan memasukkan orang-orang profesional dalam kabinetnya. Kenyataanya, justru sebaliknya. Jokowi sebut Yani, justru memberikan 16 kursi kementrian kepada kader parpol. Kabinet yang dibentuk Jokowi pun sebutnya, termasuk gemuk karena ada 34 kementrian. “Itu bentuk inkonsistensi Jokowi, apa yang disampaikannya ke publik berbeda dengan kenyataan saat ini,” kritiknya.

Yani juga menyebut, kabinet yang dibentuk Jokowi-JK adalah bentuk politik akomodatif. Menurutnya, parpol-parpol pengusung Jokowi-JK ternyata tidak benar-benar ikhlas. Mereka meminta “jatah” menteri sebagai balas jasa terhadap dukungan yang telah diberikan sebelumnya.

 

TEKS           : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster