Dana Askes DPRD OKI Bermasalah?

 240 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

 

KAYUAGUNG – Dana asuransi kesehatan untuk 45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) melalui Sekretariat DPRD OKI, diduga bermasalah.

 

Di mana dana asuransi kesehatan ini berasal dari APBD OKI tahun 2014 sebesar Rp 940 juta untuk satu tahun, namun kenyataannya asuransi tersebut bukan untuk 1 tahun melainkan hanya 6 bulan terhitung pada 1 Juli 2014 hingga 31 Desember 2014.

 

Berdasarkan informasi yang didapat pemenang tender pengadaan asuransi kesehatan (askes) tersebut dimenangkan oleh Bosoa Asuransi yang beralamat di Palembang dengan plafon terendah Adapun besaran dana kontrak untuk selama 6 bulan sebesar Rp389,5 juta. Dimana  dalam hal ini diduga Sekretariat DPRD OKI memar-up dana askes tersebut sebesar  Rp 550,5 juta.

 

Sekretris Dewan (Sekwan) DPRD OKI, Akhmad Fauzi MM, mengaku memang benar jika asuransi kesehatan (askes) yang diperuntukan bagi 45 anggota dewan untuk tahun 2014 telah dianggarkan melalui dana APBD Kabupaten OKI sebesar Rp940 juta, dan pengadaan asuransi kesehatan tersebut dimenangkan oleh Bosoa Asuransi yang beralamat di Pelembang.

 

Ia menambahkan pada saat pengadaan kerjasama hanya ada satu pihak asuransi saja yang menawarkan diri yaitu Bosoa Asuransi dengan flapon terendah dan akhirnya pihaknya sepakat untuk bekerjasama untuk selama 6 bulan saja tehitung 1 juli 2014 hingga 31Desember 2014.” Maka  dari dana yang telah kita anggarkan hanya terpakai sebesar Rp. 389,5 juta  dan sisanya kita kembalikan kepada kas derah (Kasda) yaitu Bank Sumsel Babel serta secara administrasi diketahui oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD),”terangnya.

 

Kepala Dinas Pendapatan pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Daud S.IP, MM melalui Kepala Seksi (Kasi) Akuntansi dan Pelaporan Eka Hamami menjelaskan sejauh ini pihaknya belum mengetahui secara pasti jika Sekretariat DPRD OKI telah mengembalikan dana sisa anggaran untuk askes tersebut kepada kas daerah (Kasda) Bank Sumsel Babel baik secara fisik maupun administrasi. Kata dia untuk diketahui secara administrasi dan apabila memang ada ketika mereka ditanya seharusnya mereka dapat menunjukkan fotocopy arsip pengembalian anggaran sebagai bukti pengembalian kepada kas daerah yaitu Bank Sumsel Babel maupun pihak DPPKA sebagai diketahui.

 

Sementara Pemimpin Cabang Bank Sumsel Babel H. Syahrul Yahya mengatakan jika memang pihak sekretariat DPRD mengembalikan kepada kas daerah maka dari Bank Sumsel Babel belum menerima apa yang telah disampaikan oleh Sekretariat DPRD OKI tersebut, namun jika memang harus meminta data secara pasti pihaknya tidak bisa memberikan informasi mengenai berapa anggarannya secara detail kepada publik karena harus ada rekomendasi dari Bupati OKI atau pun dari DPPKAD.

 

Lanjutnya, selaku Pimpinan Cabang Bank Sumsel Kabupaten OKI dia menegaskan belum menerima baik secara laporan administrasi maupun bentuk fisik (uang cash) pengembalian dana anggaran askes tersebut.

 

TEKS    : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster