Pemukiman Naik, Pesawahan Menyempit

 162 total views,  2 views today

Ilustrasi Panorama Gunung Dempo, Salah Satu Icon Pariwisata Sumatera Selatan | Bagus Kurniawan

Padatnya Pembangunan di Sekitaran Lereng Gunung Dempo Membuat Lahan Pertanian dan Persawahan Semakin Menyempit | Bagus Kurniawan

PAGARALAM – Saat ini, pembatasan terhadap sejumlah pembangunan pemukiman di areal persawahan maupun kawasan serapan air, dipandang perlu untuk dibatasi. Langkah ini dilakukan  guna menekan angka kerusakan ekosistem dan berkurangnya lahan pertanian.

“Sejauh ini kondisi alam Pagaralam mulai berubah, seperti suhu udara struktur tanah dan termasuk kondisi lingkungan banyak mengalami kerusakan akibat pertumbuhnan pembangunan pemukiman yang kurang tertata,” kata Tokoh Masyarakat Pagaralam Hendri Ganesha, kemarin (21/9).

Dikatakannya, ada sekitar 30 persen lahan pertanian yang terdapat di lima kecamatan se-Kota Pagaralam, telah beralih fungsi menjadi pemukiman. Termasuk jumlah hutan yang ada pun berkurang dan termasuk lahan perkebunan.

Ia mengatakan, dengan adanya faktor penurunan inilah jumlah lahan pertain dan perkebunan, hingga mendorong iklim menjadi tak menentu, seperti suhu udara dan termasuk bahaya bancana alam pun kerap terjadi.

“Kalau hutan dan lahan pertanian berkurang, tentunya dapat merusak ekosistem termasuk kawasan pemukiman masyarakat pun terganggu,” terangnya. Lanjutnya, jika mencermati dengan kundisi ini, tentunya pemerintah harus melakukan penyelamatan dengan mengupayakan pembatasan penggunaan lahan untuk perluasan permukiman. Namun demikian, hal itu bukan hanya lahan pertanian saja, tetapi termasuk pula melakukan rehabilitasi terhadap sekitar 2.774,5 hektare hutan kritis terutama yang berada disekitar Gunung Dempo.

“Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, ada sekitar 300 hektar yang terdiri dari 100 hektar hutan lindung dan 200 hektar hutan diluar kawasan hutan lindung yang mendesak di lakukan rehabilitasi,” katanya seraya berujar kalau lahan kritis dikawasan hutan lindung mencapai 2.774,5 hektar dari luas hutan diluar kawasan hutan lindung mencapai sekitar 21.747 hektar.

Ia menambahkan, fungsi hutan merupakan salah satu penompang kehidupan masyarakat dari ancaman bencana alam terutama kekeringan dan banjir bandang, karena hampir 60 persen lahan petani berada di daerah aliran air.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura setempat, Jumaldi Jani SP mengatakan, hingga kini pihaknya tengah berupaya membuat larangan perluasan pemukiman di areal persawahan dan areal serapan air tersebut agar kelestarian alam yang terletak di kaki Gunung Dempo ini tetap terjaga dan tidak mengancam penurunan lahan pertanian. Meski begitu, bila ini terjadi tentunya akan berdampak terhadap penurunan hasil pertanian terutama kerawanan pangan.

“Saat ini pemerintah tengah berupaya menggusulkan  rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait hal itu. Kendati demikian, bagi siapa saja yang tidak mengindahkannya akan dikenakan sanki sebagai mana aturan itu, termasuk soal izin mendirikan bangunan,” terangnya.    Pertumbuhan penduduk katanya, begitu cepat mendorong terciptanya kawasan pemukiman baru, sehingga dengan demikian tidak sedikit warga yang sengaja menjual sawah untuk di kaplingkan lokasi perumahan.

“Jika hal itu dibiarkan, bukan tidak mungkin lahan persawahan terutama yang berada disekitar kota akan habis. Sebagai langkah pencegahan kedepan akan di terbitkan Perda tersendiri melarang menjadikan sawah sebagai tempat pemukiman,” ujarnya.

 

TEKS   : ANTONI STEFEN

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster