Korelasi P4-IP dan Nilai Demokrasi

22 total views, 3 views today

foot-gagasan-01--Muktadi--S.Pd.I----Praktisi-Pendidikan-di-BanyuasinOleh Muktadi, S.Pd

(Penulis adalah Praktisi Pendididikan di Banyuasin)

Salah satu isu yang selalu muncul dalam setiap rezim pemerintahan Indonesia adalah tentang keseimbangan subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama subsidi yang berkaitan dengan energi bahan bakar minyak (BBM). Yang selalu marak diwacanakan adalah pengurangan subsidi dan penaikan harga BBM. Ini menjadi isu strategis karena menyangkut hajat hidup orang banyak, sekaligus pertaruhan kekuatan pemerintahan. Sebuah alasan dari pemerintah adalah karena besarnya alokasi subsidi, yang justru dianggap tidak tepat sasaran.

Gambarannya, untuk tahun 2013, subsidi BBM sebesar Rp. 193,8 triliun atau 11,5 %. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 % subsidi justru dinikmati oleh 20 % orang-orang kategori mampu. Sementara itu hanya 2% dari APBN dinikmati oleh masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin. Terhadap warga miskin ini, bentuknya adalah program-program perlindungan sosial berbasis rumah tangga seperti Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), Raskin, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Atas dasar itu, maka kebijakan subsidi perlu diubah dari subsidi harga komoditas menjadi subsidi yang lebih tepat sasaran kepada kelompok masyarakat sangat miskin, miskin dan hampir miskin yang membutuhkan.

Persoalannya, ketika subsidi BBM dikurangi, maka harga jual BBM akan naik. Ini konsekuensi logis versi pemerintah, kendati kemudian juga banyak yang mendebatkan. Atas dasar itu, pemerintah memberikan berbagai alokasi program sebagai kompensasi pengurangan beban masyarakat akibat dari naiknya harga minyak. Salah satu kompensasi yang adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang justeru menuai kontroversi. Sebenarnya, pemerintah sudah memiliki beberapa program lain yang selama ini kurang dikomunikasikan ke publik. Salah satunya penyediaan infrastruktur permukiman dengan pola pemberdayaan masyarakat melalui Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4-IP).

P4-IP adalah salah satu program yang berada di bawah bendera PNPM Mandiri Perkotaan. Fokusnya pada aspek pembangunan infrastruktur secara fisik di wilayah kota. Alasannya, program ini muncul karena masih banyaknya infrastruktur perkotaan, terutama pada kelompok warga miskin, yang belum dibangun secara memadai. Hal ini bahkan dianggap menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka kemiskinan, karena akses masyarakat sulit disebabkan minimnya infrastruktur.

Pemerintah Kota (Pemkot) sebenarnya sudah memiliki program serupa. Namun harus diakui, tidak mampu mencakup semua wilayah. Pendekatannya dari Pemkot juga cenderung top-down, sehingga masyarakat setempat hanya ditempatkan sebagai penerima. Disinilah, P4-IP berperan. Dengan pendekatan partisipatif dan transparan, P4-IP memiliki prinsip zero corruption. Terbukti dengan sistem manajemen keuangan yang ketat, dan selalu dilakukan audit internal maupun ekternal.

Dalam konteks ini, saya ingin mengatakan, P4-IP memiliki korelasi dan landasan berpikir menurut nilai-nilai demokrasi. Pemerintah, melalui APBN, mengalokasikan anggaran tertentu untuk P4-IP, kemudian hal ini dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan, dan selanjutnya diserahkan dan dikelola langsung oleh Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). LKM inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Posisi pemerintah sebagai pihak yang menjalankan proses demokrasi, sekaligus pihak yang mengeluarkan dana tertentu, sesuai kebutuhan dan program yang dijalankan. Fungsi pemerintah adalah sebagai fasilitator yang melakukan fasilitasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Fungsi fasilitator inilah yang membedakan antara proram P4-IP dengan program Pemkot lainnya.

Pada titik inilah saya ingin katakan, pemerintah sebagai pemegang dan penentu program, tidak akan mampu melakukan program sampai berhasil, tanpa partisipasi dan dukungan warga. Pemerintah harus tanggap terhadap hal tersebut. Dalam konteks ini, melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program ini menjadi kewajiban pemerintah. Pola pikir yang menganggap pemerintah adalah satu-satunya pihak yang berkuasa terhadap anggaran, dan publik harus menerima keputusuan pemerintah, tentu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini.

Pelaksanaan demokrasi harus menempatkan warga sebagai subjek yang aktif. Diyakini bahwa warga sudah terlibat sejak awal, karena sejatinya merekalah yang menentukan apa dan dimana infrastruktur akan dibangun. Tatanan demokrasi juga berbicara mengenai hal ini, bahwa pada sisi tertentu masyarakat merupakan ujung tombak pembangunan.

Nilai-nilai demokrasi harus dikedepankan, seperti keadilan, kebersamaan, kepedulian, tenggang rasa, transparan, dan bertanggung jawab. Sementara fakta-fakta selama ini sudah menunjukkan perbaikan dan penguatan materi yang akan dibahas nantinya, walaupun pada aspek tertentu kerap terdapat penyimpangan-penyimpangan.

Pemerintah ketika menyalurkan bantuan kepada warga, adalah melakukan kewajibannya, bukan memberikan bantuan semata. Pola pikir seperti ini yang muncul dan dibahas lebih lanjut. Dalam hal ini, saya hanya ingin mengatakan, pada konteks demokrasi, negara punya kewajiban memberikan akses terhadap masyarakat. Sementara, masyarakat sipil punya kewajiban untuk memantau proses yang berlangsung.**

 





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com