Kepala Daerah di Sumsel Mengaku akan Patuh pada UU

42 total views, 3 views today

Ilst. Hukum

Ilustrasi | Dok KS

PALEMBANG – Selain Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), DPR RI juga tengah menggodok RUU tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). RUU tersebut, rencananya bakal disahkan menjadi Undang-undang (UU) pada 23 September mendatang.

Ketua Tim Kerja Rancangan UU Pemda Komite I DPD, Farouk Syechbubakar, di Jakarta, Rabu (17/9), seperti dikutip republika.co.id mengatakan, sesuai UU tentang Pemerintahan Daerah yang akan disahkan 23 September 2014,

Kepala Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. “Gubernur, bupati/wali kota dan wakilnya harus menanggalkan jabatan sebagai ketua partai politik,” kata Farouk seraya menyebut, aturan itu diatur pada Pasal 76 Ayat (1) huruf i RUU Pemerintahan Daerah.

Farouk menjelaskan, sanksi bagi Kepala Daerah yang juga menjadi ketua partai dimulai dari sanksi adminitrasi berupa teguran, diberikan pembinaan khusus hingga sanksi pemecatan jika yang bersangkutan masih saja membandel.

Bagaimana di Sumsel ? . Di Sumsel, catatan Kabar Sumatera, hampir semua kepala daerah di Sumsel adalah Ketua Parpol. Gubernur Sumsel, Alex Noerdin adalah Ketua DPD Partai Golkar Sumsel. Wakilnya Ishak Mekki, adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sumsel.

Begitu juga dengan wali kota, bupati dan wakilnya. Umumnya, adalah ketua parpol.Bupati Lahat, Syaifuddin Azwari Rifai misalnya adalah Ketua DPD Partai Gerindra Sumsel. Bupati OKI, Iskandar tercatat sebagai Ketua DPD PAN Sumsel.

Dibincangi Kabar Sumatera, sejumlah kepala daerah yang menjabat sebagai ketua parpol ini mengaku siap meninggalkan jabatan mereka jika RUU itu disahkan menjadi UU. ” Sebagai warga negara yang baik, tentunya akan mematuhi segala peraturan yang ada. Saya iklas melepaskan jabatan sebagai ketua partai,” kata Bupati Lahat yang juga Ketua Gerindra Sumsel, Syaifuddin Azwari Rifai yang dibincangi, Kamis (18/9).

Akan tetapi ia menyayangkan adanya aturan tersebut. “Namun putusan pemerintah, wajib dilaksanakan oleh masyarakat termasuk saya sebagai pejabat pemerintah. Kalau boleh kita jalankan, kalau tidak ya harus dilaksanakan juga. Jangan diributkan terlebih dahulu, sebelum diputuskan. Sama seperti RUU Pilkada yang juga belum diputuskan. Belum apa apa saja diributkan. Sebaiknya tunggu putusannya dulu,” terang Azwari.

Hal yang sama disampaikan Bupati OKI yang juga Ketua DPD PAN Sumsel, Iskandar. Ia mengaku, akan mentaati segala aturan bila nantinya UU tersebut disahkan. ” Itu yang menggodoknya orang dipusat, jadi bukan produk kita. Jadi apapun keputusannya nantinya, kita harus ikuti” kata Iskandar yang dibincangi usai menghadiri melantik anggota DPRD OKI periode 2014-2019, kemarin.

Sementara Bupati Empat Lawang, H Budi Antoni Aljufri (HBA) juga mengaku siap mematuhi ketentuan tersebut. Menurut Ketua DPD II Golkar Kabupaten Empat Lawang ini, pada prinsipnya sebagai warga negara, ia menunggu apa keputusan final dari RUU itu. “Kalau sudah menjadi undang-undang, tentu sebagai warga negara yang baik saya akan patuhi,” kata HBA yang dihubungi melalui pesan Blackbarry Massager (BBM), kemarin (18/9).

Pengamat politik dari Unsri, Adrian Saptawan dibincangi terpisah menyebut larangan kepala daerah rangkap jabatan ketua parpol itu tujuannya baik. “Itu agar kepala daerah fokus menjalankan tugasnya,” tukasnya.

 

TEKS           : ARDHY F/DONI A/SAUKANI

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com