Jika RUU Pilkada Disahkan, Kepala Daerah bakal Dikendalikan Dewan

 261 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – DPR RI kini, tengah menggodok Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Dalam RUU tersebut, pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh masyarakat tetapi dipilih oleh dewan.

Jika RUU ini disahkan menjadi Undang-undang (UU), menurut pengamat politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Ardian Saptawan, dikuatirkan kepala daerah bakal dikendalikan oleh anggota dewan.

“Sebab bupati,wali kota atau gubernur dipilih oleh dewan. Mereka akan banyak dapat tekanan dari dewan,” kata Ardiyan yang dibincangi usai Internasional Conference on Local Government yang diselenggarakan Fisip Unsri, kemarin.

Tekanan yang diberikan dewan tersebut jelas Ardiyan, tentu tidak akan bisa diabaikan begitu saja oleh kepala daerah. Sebab mereka akan takut, jika tidak memenuhi apa yang dimintakan dewan sehingga bisa tidak terpilih kembali di periode selanjutnya.

Bahkan sebut Ardiyan, kepala daerah kedepannya jika RUU tentang Pilkada ini benar-benar disahkan maka, akan lebih takut kepada dewan dibandingkan kepada masyarakat. Sehingga kehendak anggota dewan akan diprioritaskan, sementara kehendak masyarakat bakal terabaikan.

Ardiyan berharap, sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia tetap dilakukan secara langsung seperti yang sudah diterapkan dalam 10 tahun terakhir. Dengan sistem langsung, maka kepala daerah yang tidak amanah bakal tidak akan dipilih lagi oleh masyarakat di periode selanjutnya. “Sebaliknya, jika dipilih dewan maka masyarakat tidak bisa berbuat banyak. Sebab semua tergantung dewan,” ujarnya.

Mahasiswa pun Menolak

Sementara itu, puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya, Front Pemuda Mahasiswa Sumsel, kemarin mendatangi DPRD Sumsel. Di gedung rakyat tersebut, mereka menyatakan sikap menolak RUU tentang Pilkada yang bakal disahkan akhir September ini oleh DPR RI.

Penolakan tersebut menurut Topan, koordinator lapangan dikarenakan, RUU Pilkada tersebut tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat. “Jika RUU itu disahkan, maka sama saja menghilangkan makna demokrasi yang dikehendaki rakyat. Bahkan tidak menutup kemungkinan, justru bakal terjadi money politic yang lebih parah dibandingkan saat ini,” kata Topan.

Karenanya terang Topan, mereka meminta anggota dan pimpinan DPRD Sumsel untuk siap memberikan rekomendasi penolakan, dan mendukung penuh setiap elemen masyarakat yang menyatakan penolakan terhadap RUU Pilkada oleh DPRD.

Namun sayang aksi puluhan mahasiswa ini, tak satupun ditemui anggota dewan. Sebab 75 anggota dewan menjelang berakhir masa jabatannya tengah tidak ada satu pun ditempat. Mahasiswa tersebut, hanya ditemui Sekretaris DPRD Sumsel, Ramadhan S Basyeban. “Tetapi tuntutan ini, tetap akan kami sampaikan ke Sekretariat DPR RI melalui faximile,” jelas Ramadhan.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR         : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster