Gelapkan Dana KUR BRI Rp 10,5 M, Empat Pengurus KUD Dipanggil Jaksa

 587 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

KAYUAGUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung akhirnya melakukan penyelidikan kasus penggelapan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kayuagung bagi 21 kelompok anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Mekar Sari di Desa Mekar Wangi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) senilai Rp10,5 miliar diduga digelapkan oleh panitia pengurusan KUR Desa Mekar Wangi yang diketuai oleh H Sutiyono.

 

Pihak Kejari Kayuagung pun telah memanggil empat orang pengurus KUD Mekar Sari yakni Ketua Wakri, Bendahara Viki dan Hery selaku Sekretaris. Begitupun dengan Yulianto selaku Ketua KUD yang lama telah mendatangi Kejari Kayuagung guna dimintai keterangan terkait dugaan penggelapan tersebut.

 

Kasi Pidsus Kejari Kayuagung, Eddowan SH mengaku, pihaknya akan mempelajari dahulu dugaan penggelapan dana KUR BRI tersebut. “Kita telah memanggil 4 orang pengurus baru dan lama. Namun baru sebatas meminta keterangan terkait dugaan penggelapan dana KUR BRI tersebut,” ujar Eddowan Selasa (16/9).

 

Dikatakannya, memang sebelumnya kasus dugaan penggelapan KUR BRI tersebut sempat ditangani pihak Polres OKI, namun akhirnya pihak Polres OKI melimpahkannya ke Kejaksaan. “Ini menyangkut dana APBN yang disalurkan melalui KUR BRI, kita akan melakukan penyelidikan sedetail mungkin. Yang jelas baru sebatas pengurus yang kita periksa, nantinya Panitia Pengurusan KUR Desa Mekar Wangi (H Sutiyono) juga akan kita panggil,” tandasnya.

 

Kanit Pidsus Polres OKI, Ipda Jailili SH membenarkan pihaknya telah melimpahkan penyidikan kasus dugaan penggelapan dana KUR BRI tersebut.

 

“Awalnya kita sempat memanggil saudara H Sutiyono, namun lantaran pihak Kejari juga telah memanggil pengurus KUD maka kita limpahkan saja pemeriksaannya ke Kejari,” tukasnya.

 

Seperti diketahui sebelumnya, dugaan penggelapan dana KUR BRI ini terungkap setelah pihak BRI Kayuagung selaku penyalur mengirimkan surat ke KUD Mekar Sari, dimana dalam surat tersebut dinyatakan bahwa KUD Mekar Sari belum juga melunasi pinjaman hingga batas akhir kredit, sehingga pihak bank mengenakan pinalty selama 2 tahun dan berkewajiban melunasi pinjaman dan membayar denda.

 

Padahal, berdasarkan keterangan dari para peminjam yang tak lain adalah anggota KUD Mekar Sari, bahwa mereka hanya meminjam uang senilai Rp1,5 milyar untuk 3 kelompok anggota KUD pada tahun 2009 dan telah melunasinya pada tahun 2012 lalu, sehingga terjadi selisih senilai Rp9 Milyar dan dananya entah kemana. Guna menyelesaikan permasalahan tersebut selanjutnya diadakan pertemuan antara pihak BRI dengan para peminjam di aula KUD Mekar Sari, Kamis (11/9).

 

Namun sayangnya, pada pertemuan yang berlangsung selama hampir 2 jam tersebut belum diperoleh titik terang karena Ketua Panitia Pengurusan KUR KUD Mekar Sari H Sutiyono, tidak hadir. Begitupun Bambang selaku pihak BRI yang saat itu mencairkan proses pinjaman bagi masyarakat Mekar Wangi.

 

Warga menduga, ada permainan antara pihak Panitia Pengurus KUR dengan oknum pihak BRI, karena pada saat pengusulan pinjaman terjadi manipulasi data dan anggota KUD yang tidak menerima data pinjaman terpaksa ikut mengangsur. Jika tidak, maka sertifikat tanah, rumah dan kebun mereka yang menjadi agunan terancam tidak dikembalikan.

 

Ketua KUD Mekar Sari, Wakri didampingi Bendahara, Viki mengatakan berdasarkan data yang ada di KUD, anggota KUD Mekar Sari yang memang mengajukan pinjaman ke BRI Kayuagung hanya 3 kelompok yang beranggotakan 30 orang, selebihnya tidak pernah mengajukan dan menerima dana pinjaman, namun memang oleh Panitia Penyalur, sertifikat mereka ikut menjadi agunan karena tanpa sepengetahuan pihak pengurus KUD.

 

“Saya merupakan Ketua KUD yang baru, yang lama Yulianto tidak lagi menjabat. Namun memang berdasarkan keterangan Ketua KUD lama, hanya 3 kelompok yang benar-benar mengajukan pinjaman ke BRI Kayuagung melalui KUR senilai Rp1,5 milyar, dana itu diperuntukkan menebus KWH meteran listrik dan berdasarkan data dan bukti di KUD, semua pinjaman telah dilunasi,” ujar Wakri dihadapan perwakilan BRI Kayuagung Meizar dan Pjs Kades Mekar Wangi, Indriyani.

 

Menurut Wakri, pihak KUD Mekar Sari pun tidak mengetahui mengapa ada Panitia Pengurusan KUR bagi anggota KUD yang diketuai H Sutiyono karena tidak ada musyawarah ataupun penunjukan dari pengurus maupun anggota KUD.

 

“Itu yang kami sayangkan, jadi jika menurut pihak BRI ada 18 kelompok lagi yang meminjam di bank itu diluar sepengetahuan pengurus KUD dan sekarang anggota KUD yang harus menanggung beban pinjaman,” bebernya.

 

Kata Yulianto selaku Ketua KUD Mekar Sari yang lama, dalam penyaluran KUR tersebut memang dirinya tidak dilibatkan karena saat pencairan pinjaman bagi 3 kelompok terdahulu tidak melalui rekening KUD. “Saat saya datang ke BRI bersama 3 orang ketua kelompok yang melakukan pinjaman, Pak Bambang (Penyalur KUR BRI) mengatakan akan memberikan dana pinjaman kepada Pak H Sutiyono, karena dia sebagai Panitia Pengurusan KUR. Cuma memang ada 3 kelompok yang meminjam, 18 kelompok lainnya saya tidak tahu,” tukasnya.

 

Sementara itu, perwakilan BRI Kayuagung, Meizar mengatakan, dari total pinjaman Rp10,5 Milyar, BRI baru menerima pembayaran sebesar 25 persen saja, selebihnya belum. Bahkan pihak BRI menyayangkan terjadi pinalty selama hampir 2 tahun.

 

“BRI selaku penyalur tidak tahu-menahu jika masyarakat selaku anggota KUD tidak menerima dana pinjaman, yang jelas BRI hingga saat ini belum menerima pengembalian pinjaman dari 21 kelompok anggota KUD Mekar Sari. Untuk itu kami menginginkan antara BRI dengan peminjam duduk bersama mencari solusi permasalahan ini,” kata Meizar.

 

Meizar juga mengatakan, tidak mengetahui jika di lapangan terjadi penggelapan dan sebagainya, karena berdasarkan data BRI, peminjam adalah anggota kelompok di bawah naungan BRI.

 

“Kami harapkan ada pertemuan lanjutan yang menghadirkan Pak Sutiyono selaku Panitia Penyaluran KUR, jika kita rapat tapi tidak ada yang saat itu mengurus KUR maka persoalan ini tidak akan selesai,” tandasnya.

 

Pjs Kades Mekar Wangi, Indriyani mengatakan sebagai pemerintah desa pihaknya tidak akan lepas tangan jika masyarakatnya mendapatkan permasalahan, terlebih permasalahan tersebut muncul antara sesama warga Mekar Wangi Kecamatan Mesuji.

 

“Kami akan secepatnya memanggil Panitia KUR dan akan mempertemukannya dengan masyarakat dan pihak BRI,” ucap Indriyani yang menjabat Pjs Kades atas rekomendasi sang suami Totok (Kades Mekar Wangi terdahulu).

 

 

TEKS  : DONI AFRIANSYAH

EDITOR  : RINALDI SYAHRIL

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster