Bakal Ada Tsunami Politik Jika RUU Pemilukada Disahkan

 258 total views,  2 views today

Ilustrasi | Ist

Ilustrasi | Ist

PALEMBANG – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), tengah digodok oleh DPR RI. Ditargetkan akhir September, RUU tersebut bakal disahkan menjadi Undang-undang (UU).

Jika disahkan maka, sistem pemilihan kepala daerah baik gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati maupun wali kota/wakil wakil wali kota tidak lagi dipilih masyarakat tetapi dipilih anggota DPRD.

Ini menurut mantan Gubernur Sumsel periode 2003-2008, Syahrial Oesman, sama saja dengan menghianati rakyat. Sebab rakyat menginginkan untuk memilih pemimpinnya sendiri, bukan melalui dewan. “Jangan main-main dengan kepercayaan rakyat, jika itu dimainkan maka bisa jadi tsunami politik,” kata Ketua DPW Partai NasDem Sumsel ini ketika dibincangi Jumat (12/9).

Syahrial mengaku, pernah merasakan dua sistem pemilukada baik dipilih langsung maupun dipilih dewan. Syahrial saat bertarung memperebutkan kursi Gubernur Sumsel periode 2003-2008, berhasil unggul satu suara dibanding rivalnya saat itu, gubernur incumbent, Rosihan Arsyad. Namun saat hendak mempertahankan jabatannya di periode 2008-2013, ia harus mengaku kalah dengan Alex Noerdin melalui pemilukada langsung.

Karena pengalamannya itu sebut Syahrial, ia menolak jika pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dewan. “Saya pribadi menolak, begitu juga dengan Partai NasDem. Hilang saja, pembelajaran politik selama ini di masyarakat walaupun dengan berbagai kekurangannya,” ucapnya.

Memang kata Syahrial, pemilukada langsung membutuhkan anggaran besar. Tetapi pemilukada langsung, bisa memunculkan pemimpin yang betul-betul pilihan rakyat bukan pilih dari perwakilan.

“Ini saya pikir ada kepentingan golongan, agar dapat menang ketika menggunakan metode tersebut. Artinya cara itu, merupakan kepentingan golongan bukan untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel, Eddy Santana Putra menegaskan, partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran tersebut menolak pengesahan RUU Pemilukada. Mantan Wali Kota Palembang ini menyebut, dua sistem tersebut juga pernah dilaluinya.

“Dari pengalaman saya, kedua sistem itu ada sisi baik dan buruknya. Lagi-lagi semua tergantung pemimpin, yang terpilih,” ujarnya.

Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sumsel, MA Gantada menambahkan, apapun sistem pemilukada yang akan diterapkan yang terpenting adalah pengawasan yang perlu ditingkatkan.

Yang terpenting sebut dia, bagaimana menghilangkan praktik money politic baik pemilukada langsung maupun dipilih dewan. Menurut Gantada, untuk menjadi seorang kepala daerah sekelas bupati, modal yang harus dikeluarkan mencapai Rp 300 juta. Jika dipilih dewan, tidak menutup kemungkinan praktik money politic itu, juga terjadi.

“Kita lihat sekarang, masyarakat dikasih Rp 50 ribu sampai Rp 30 ribu memilih, semua kita-kita ini elit nya yang merusak. Ketika dipilih dewan, juga apakah itu bisa diredam money politic nya ? belum tentu juga. Jadi semuanya ada komitmen, rakyat punya komitmen yang baik pemimpinnya seperti itu ,” tukasnya.

 

TEKS          : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster