“Raih WTP Bukan berarti Bebas Korupsi”

 280 total views,  2 views today

ilustrasi

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang, kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dalam pengelolaan keuangan daerah. WTP sendiri, predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

WTP yang diterima pemkot tersebut, adalah WTP keempat kalinya yang berturut-turut diterima. WTP keempat ini, jika sebelumnya hanya diberikan Kepala BPK Perwakilan Sumsel namun kali ini akan diberikan oleh Wakil Presiden (Wapres), Boediono, Jumat (12/9).

Walau meraih WTP, bukan berarti kota metropolis ini sudah bebas dari korupsi. “Opini WTP itu, bukan berarti sebuah pemerintahan bebas korupsi, namanya juga wajar. Yang pasti pengolaan keuangannya, sudah melalui proses pemeriksaan audit oleh BPK. Bisa saja sebuah daerah yang berulang kali meraih WTP, tetapi banyak kasus korupsi,” kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Palembang, Zulfan saat dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (11/9).

Zulfan mengatakan, untuk meraih opini WTP tersebut sedikitnya ada empat kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah daerah, pertama laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Kedua, laporan keuangan harus disusun berdasarkan sistem interen yang memadai. Artinya lengkap aturan, prosedur, organisasi dan Standar Operasi Prosedur (SOP). Ketiga, laporan keuangan harus taat aturan Undang-undang (UU), biasanya BPK ada aturan sendiri.

“Misalnya, soal pengadaan barang dan jasa, harus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres). Kemudian soal bantuan sosial, ada Peraturan Menteri (Permendagri) dan lainnya. Nah beberapa hal itu, sudah ditaati atau tidak dalam pelaksanaan anggaran,” sebutnya.

Kemudian yang terakhir, terkait pengawalan aset daerah. Karena, aset sebuah daerah nilainya banyak, jadi harus dikelola dengan baik sesuai dengan aturan. “Pengamanan, pencatatan hingga pemanfaatannya harus sesuai. Yang menilai keempat kriteria itu, adalah BPK. Apabila mereka menyatakan satu dari empat itu, tidak baik maka sebuah daerah tidak akan meraih WTP,” ujarnya.

Zulfan menambahkan, BPK dalam mengeluarkan hasil pemeriksaan di sebuah daerah, pengelolaan keuangannya, tidak mungkin 100 persen benar. “Jadi tidak ada yang namanya pengelolaan keuangan benar semua atau 100 persen. Tapi, nilai wajar sudah baik. Sehingga empat kriteria itu harus dipenuhi, baru dinilai wajar,” tukasnya.

 

TEKS        : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR       : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster