PDIP tak Takut dengan Koalisi Merah Putih

 238 total views,  2 views today

Ilustrasi Partai PDI P | Ist

PALEMBANG – PDI Perjuangan, mengaku tak takut kekuatan sejumlah partai politik (parpol) yang tergabung dalam koalisi merah putih sehingga mereka menolak Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

Penolakan RUU Pemilukada tersebut menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumsel, Darmadi Jufri, karena partai berlambang banteng gemuk dalam lingkaran ini tetap menginginkan pemilukada dipilih langsung oleh masyarakat.

“Kami konsisten mendukung pemilukada dipilih langsung oleh masyarakat, itu bukan karena kami takut kalah dengan koalisi merah putih, jika pemilukada dipilih dewan. Namun jika kepala daerah dipilih dewan, maka kepala daerah yang terpilih akan terbelenggu,” kata Darmadi ketika dibincangi di ruang kerjanya, Kamis (11/9).

Ia menyebut, kenapa harus takut dengan koalisi merah putih. Koalisi merah putih tersebut jelasnya hanya ada di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 saja. Sementara di pemilukada, ia yakin koalisi itu tak akan solid.

“Secara kalkulasi, memang jika koalisi merah putih solid maka mereka akan menguasai kursi di DPRD, tetapi itu tidak perlu dikuatirkan. Kalau pun pemilukada dikembalikan ke dewan, kita yakin dengan kemampuan kader-kader PDI Perjuangan yang duduk di legislatif untuk membangun komunikasi. Pemilukada itu, kepentingan daerah bukan kepentingan pusat,” tegasnya.

Darmadi juga mengaku tak setuju dengan alasan, pemilukada dikembalikan ke dewan guna menekan prilaku korupsi kepala daerah karena harus mengembalikan modal besar yang dikeluarkan saat pemilukada.

Menurutnya, politik uang memang terjadi di pemilukada langsung. “Namun walau pemilukada dikembalikan ke dewan, politik uang juga akan tetap terjadi. Bedanya di pemilukada langsung, uang itu dinikmati masyarakat sementara jika dikembalikan ke dewan maka uangnya dinikmati anggota dewan,” ucapnya.

Ia menerangkan, jika pemilukada dikembalikan ke dewan maka sama dengan melokalisasi politik uang ke dewan. “Soal besar dan kecilnya uang yang dikeluarkan saat pemilukada, tinggal hitung saja berapa besar uang yang harus dikeluaran calon kepala daerah untuk menyuap anggota dewan agar terpilih,” ujarnya seraya menyebut, jika kepala daerah tetap dipilih langsung masyarakat, maka uang yang diberikan calon kepala daerah sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster