Pemilukada Dikembalikan ke Dewan, Bak Membeli Kucing Dalam Karung

 172 total views,  10 views today

Ilustrasi Sidang Anggota Dewan | Foto : Bagus Kurniawan/KS

PALEMBANG – DPR RI, kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). RUU tersebut, ditargetkan bisa disahkan menjadi Undang-undang (UU), pada akhir September ini.

Namun pro dan kontra mewarnai RUU tersebut, karena dalam RUU tersebut mengatur mekanisme pemilukada dari dipilih langsung oleh masyarakat dikembalikan dipilih oleh DPRD.

Sejumlah masyarakat Kota Palembang yang dibincangi Kabar Sumatera, Rabu (10/9), umumnya menolak jika pemilukada dikembalikan ke dewan. Sebab menurut mereka sama saja, hak demokrasi masyarakat dipreteli oleh pemerintah.

Aditya Pramana Putra (21), mahasiswa IAIN Raden Fatah ini misalnya. Ia mengaku, tak bisa menerima secara logika alasan pemerintah untuk mengembalikan pemilukada ke dewan. Sebab kata dia, masyarakat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih.

“Hak ini, diatur dalam Pasal 43 Ayat (1) UU 39/1999 tentang Hak Azazi Manusia (HAM). Jika pemerintah mengembalikan pemilukada dipilih ke dewan, artinya pemerintah sudah merampas salah satu hak warga negara dan itu sama saja melanggar HAM,” kata mahasiswa jurusan Sistem Informasi, Fakultas Dakwah IAIN Raden Fatah ini.

Tak hanya Aditya, Nova Yunita Oesman (23), warga Jalan Gubernur HA Bastari, Jakabaring, Palembang. Alumni FKIP Universitas Sriwijaya (Unsri) ini menyebut, tak seharusnya pemilihan kepala daerah dikembalikan ke dewan.

“Kalau pemilukada dikembaikan ke dewan, sama saja seperti membeli kucing dalam karung. Artinya, masyarakat tak tahu siapa calon pemimpinnya. Dewan itu, tidak bisa dibilang mewakil masyarakat yang ada justru mereka mewakili partai politik,” kritiknya.

Memang kata Nova, banyak persoalan yang ditimbulkan akibat sistem pemilukada langsung. Misalnya, banyaknya kepala daerah yang tersandung korupsi karena mereka harus mengeluarkan banyak modal saat pemilihan. Kemudian, konflik horizontal yang terjadi antar masyarakat.

“Namun itu, bukan alasan mengembalikan sistem pemilukada ke dewan. Harusnya, sistem yang ada saat ini diperbaiki. Misalnya dengan memperketat pengawasan, dan berikan pendidikan politik ke masyarakat. Itu baru namanya demokrasi,” ujarnya.

Tak hanya masyarakat, kalangan akademisi pun mempunyai pendapat yang sama. Pengamat politik dan hukum dari Unsri, Amzulian Rifai menyebut, prilaku koruptif yang ada di pemerintahan disebabkan besarnya modal yang dikeluarkan calon kepala daerah maupun calon anggota legislatif (caleg), saat mereka mencalonkan diri.

“Untuk pileg saja, mayoritas caleg mengeluarkan modal antara Rp 200 juta sampai Rp 1,4 miliar sementara untuk pemilukada tentu akan lebih besar. Tentunya mereka akan berfikir, untuk mengembalikan modal,” ucapnya.

Namun bukan berarti pemilukada harus dikembalikan ke dewan, yang dilakukan harusnya merubah sistem kepartaian. Misalnya dengan memperketat proses seleksi caleg maupun kepala daerah yang akan diusung. “Pencegahan korupsi lainnya, dengan cara merubah prilaku korup itu pada masyarakat. Karena tegasnya, sudah bukan menjadi rahasia umum politik transaksional itu terjadi antara kandidat atau caleg dengan masyarakat,” ungkapnya.

Sementara pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Stisipol) Chandradimuka Palembang, Ong Barlian menyebut, sistem pemilukada langsung baru sekitar 10 tahun terakhir diterapkan di Indonesia.

Dalam sistem ini memang kata Ong, ada plus dan minusnya. “Plusnya, pemimpin yang dihasilkan memiliki legitimasi kuat karena dipilih oleh rakyat. Minusnya, biaya membengkak, konflik di masyarakat dan lainnya. Namun bukan berarti sistem pemilukada dikembalikan ke dewan, harusnya tetap secara langsung tetapi secara bertahap dibenahi,” tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster