Langsung Dipilih Rakyat, Ketua DPRD OI : Pilkada Lebih Baik

 303 total views,  2 views today

Ketua DPRD OI, H. Iklim Cahya

INDERALAYA – Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dinilai sebagai perampokan atas hak rakyat, selain itu sebagai  bentuk pengkhianatan terhadap reformasi.

Padahal, gerakan rakyat memperjuangkan demokratisasi pada era reformasi dua windu  silam, harus ditebus dengan darah dan nyawa.

Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir (OI), H Iklim Cahya, berpendapat, jika proses Pilkada melalui DPRD, rakyat tidak langsung turut andil memilih pemimpin yang dikehendakinya, dan hanya perwakilan lembaga saja yang berhak memilih seperti anggota DPRD.

“Ya, ini sangat jelas, rakyat tidak bisa memilih pemimpin yang dikehendakinya,” ucapnya, kemarin.

Ia menambahkan, jika pelaksanaan Pilkada dipilih oleh DPRD, mau dikemanakan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang selama ini telah terbentuk sejak tahun 2005 lalu, khususnya di Kabupaten OI,” katanya.

“Secara pribadi, saya tidak setuju, lebih baik dioptimalkan fungsi dan peranan Panwaslu daripada mengesahkan RUU Pilkada yang langsung dipilih oleh DPRD,” paparnya.

Namun, sambung Iklim, dirinya tidak menampik jika ada kelemahan dan kelebihan dalam Pilkada jika dipilih oleh dewan. Menurutnya,  kelebihan yang dimaksud tersebut, yakni efisiensi anggaran yang dibutuhkan pun tergolong tidak sebesar pada Pemilukada langsung oleh rakyat, ketimbang dipilih oleh anggota DPRD.

 

“Pelaksanan pemilu selama ini bisa menghabiskan dana sekitar Rp50 Milyar,” ujarnya.

Maka, lanjutnya, bila dipilih oleh rakyat anggaran yang dibutuhkan tidaklah sebesar itu. “Di sisi lain, kelemahan rakyat tidak langsung memilih pemimpin,” katanya.

Ia berharap, apabila RUU Pilkada disahkan maka mulai dari Pemilihan Presiden (Pilpres), Gubernur, Kepala Daerah seperti Bupati dan Walikota, bahkan Kepala Desa (Kades) pun harus dipilih oleh lembaga perwakilan.

“Seperti Pilpres dipilih oleh MPR, Pilkada dipilih oleh DPRD, serta pemilihan Kades pun mesti dipilih oleh lembaga perwakilannya termasuk anggota Badan Pemusyarawatan Desa (BPD). Jangan hanya, kepala daerah saja,” pungkasnya.

 

Teks : Junaedi Abdillah

EDITOR: SARONO P SASMITO





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster