Terkait Transparansi Dana Bantuan, 14 Kades di Padamaran Siap Dipanggil

 323 total views,  2 views today

Ilustrasi Kades | Dok kS

KAYUAGUNG – Terkait soal dugaan ketidaktransparanan para kades di wilayah Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI, mulai dari bangub, L3, dan alokasi dana desa (ADD).  Pihak kecamatan setempat, dipimpin langsung Camat Pedamaran, Herkoles, mengumpulkan 14 kades di wilayah kecamatannya, untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan ketidaktranspranan dalam penggunaan dana bantuan dari pemerintah.

“Kita sudah koordinasi dengan Pak Solimin, Kasi Pemerintahan Desa, sekaligus Pjs Kades Pedamaran 2, untuk memanggil seluruh kades, mengenai hal tersebut,” kata Camat Herkoles.

Menurut Camat, pihaknya sudah mengetatahui tentang informasi tak sedap tentang dugaan ketidaktranspranan para kades di wilayahnya dalam penggunaaan dana bantuan pemerintah. Oleh karena itu, untuk lebih jelas, pihanya berinisiatif memanggil langsung semua kades, untuk dimintai keterangan. Sehingga jangan adalagi hal-hal yang mengundang kecurigaan satu sama lain.

“Ini kita sudah siapkan surat pemanggilan kepada semua kades,” ujar Camat.

Ditambahkan Kasi PMD, yang juga merangkap Kades Pedamaran 2, Bung Solimin, ketika dikonfirmasi mengenai hal tentang pemanggilan para kades di wilayah Kecamatan Pedamaran, ia membenarkan karena mendapat perintah langsung dari camat.

“Ia benar saya diperintah pak camat untuk mengkordinir pertemuan para kades itu, untuk menjelaskan prihal penggunaan dana bantuan dari pemerintah,” kata Bung Solimin.

Adapun kata pria yang memiliki keahlian menjadi MC di setiap acara pernikahaan ini, untuk jadwal pemanggilan semua kades, Rabu 10 September 2014.

“Kalau tidak ada halangan besok atau hari ini, pertemuannya. Para wartawan bisa datang langsung untuk menyaksikan dan mendengarkan keterangan masing-masing kades terkait penggunaan dana bantuan pemerintah tersebut,” ungkapnya.

Adapun mengenai ketidaktransparanan para kades di wilayah Kecamatan Pedamaran dalam penggunaan dana bantuan pemerintah, misalnya seperti dana L3 yang diterima bervariasi mulai dari Rp15 juta hingga Rp28 juta, di mana penggunaanya terkesan tidak sesuai misalnya dengan dibangun “Jamban” yang notabennya hanya beberapa titik saja. Padahal biaya pembuatan jamban atau MCK dipinggir sungai bisa diprediksi tidak lebih dari 2 jutaan. Tidak hanya itu, seperti Bantuan Gubernur, di desa Pedamaran 2, dimana salah satu item bantuan itu, seperti dana untuk kegiatan karang taruna yang seharusnya diberikan sebesar Rp7 juta, namun oleh kades hanya diberikan Rp5 juta.

“Untuk karang taruna hanya diberikan Rp5 juta, itu hanya satu item kegiatan saja, dan masih banyak item-item lainnya,” kata seorang warga Pedamaran 2, kepada Kabar Sumatera yang namanya tidak mau disebutkan.

 

TEKS : DONI AFRIANSYAH

EDITOR : RINALDI SYAHRIL

 

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster