HGU PT BSP Didesak tak Diperpanjang

 920 total views,  2 views today

Ilustrasi Kebun Sawit | Ist

MUARAENIM – Masyarakat Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Agung mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim untuk meninjau ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Bumi Sawit Permai (BSP).

Perusahaan perkebunan kelapa sawit itu, selama ini mengelola lahan hampir 10 ribu hektar di kawasan Tanjung Agung. Dari 10 ribu hektar HGU yang dimiliki perusahaan itu, masih ada sekitar ribuan hektar lagi yang nganggur saja dan belum digarap.

Banyaknya lahan yang belum digarap tersebut harusnya menurut tokoh pemuda Tanjung Agung, Adriansyah, diberikan ke masyarakat untuk dikelola. “Namun karena adanya HGU tersebut, masyarakat tidak bisa mengelola lahan yang belum tergarap oleh PT BSP. Selain itu, investor yang hendak berinvestasi di Tanjung Agung juga terhalang dengan besarnya lahan HGU milik PT BSP,” kata Adriansyah yang dibincangi, Selasa (9/9).

Ketua KNPI Kabupaten Muarenim ini menilai, harusnya Pemkab Muaraenim meninjua ulang HGU PT BSP tersebut. Bila perlu sebutnya, dilakukan pengukuran ulang berapa sebenarnya luas lahan yang dikelola perusahaan tersebut sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah.

Jika ditemukan masih ada lahan kosong yang tidak digunakan, sebaiknya diserahkan ke masyarakat untuk mengelolanya. Karena masyarakat sendiri, sudah berulangkali memintanya. “Kita mendesak pemkab untuk menciutkan HGU, yang telah diterbitkan. Karena PT BSP tidak maksimal menggarap seluruh lahan yang diberikan oleh pemerintah,” ucapnya.

Selain itu sambungnya, PT BSP pun selama ini tidak memberikan kontribusi positif bagi masyarakat yang berada dilingkungan perusahaan. Kontribusi perusahaan untuk masyarakat terangnya, masih minim. Warga sulit untuk meminta kewajiban sosial perusahaan, untuk kepentingan pembangunan di tengah-tengah masyarakat. “Sebaiknya pemerintah tidak memperpanjang ijin HGU tersebut. Dikarenakan perusahaan itu tidak berkontribusi untuk masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Tanjung Agung, Rahmat Noviar mendukung upaya masyarakat untuk meminta Pemkab Muaraenim meninjau ulang HGU PT BSP. Selama ini kata dia, ada beberapa investor yang tertarik untuk berinvestasi di Tanjung Agung, namun mereka semua masih terkendala oleh masalah HGU tersebut. “Ada beberapa investor masuk, tetapi masih terkendala HGU, karena HGU ini masih milik PT BSP. Masyarakat juga tidak bisa bebas memanfaatkan lahan kosong itu,” tukasnya.

 

TEKS          : SISWANTO

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster