Tapal Batas Palembang-Banyuasin Belum Temukan Titik Terang

 533 total views,  2 views today

Ilustrasi Pintu Gerbang Pemkab Banyuasin | Dok KS

Ilustrasi Pintu Gerbang Pemkab Banyuasin | Dok KS

PALEMBANG – Persoalan batas wilayah anatara Palembang-Banyuasin, sampai saat ini ternyata belum juga menemukan titik terang. Kepala Bagian (Kabag) Agraria dan Batas Wilayah Sekretariat Daerah (Setda) Palembang, Fahmi Fadillah menyebut, hingga saat ini masih ada beberapa titik yang bermasalah.

Misalnya batal wilayah Palembang-Banyusin di Kecamatan Ilir Barat (IB) I, Sukarami, Talang Jambe, Sako dan kawasan Tegal Binangun, Jakabaring. “Sampai sekarang, persoalan itu, masih dibahas di tingkat provinsi,” kata Fahmi yang dibincangi, Senin (8/9).

Fahmi menyebutkan, untuk batas di Tegal Binangun, ada patok batas yang hilang. Sehingga harus ditinjau kembali untuk kembali dilihat titik koordinatnya. Tapi sebutnya, pemkot sudah memiliki dokumen yang sah, yang menguatkan jika batas wilayah tersebut masuk dalam Kota Palembang.

“Memang tidak seluruhnya masuk Palembang. Namun dari sejumlah RT, sudah ada surat pernyataan bahwa mereka minta masuk Palembang. Persoalan ini, sudah dibahas di provinsi,” jelasnya.

Menurut Fahmi, persoalan beberapa titik wilayah yang masih menjadi sengketa tersebut, sudah terjadi cukup lama, pemkot terus berupaya mencari jalan keluarnya. Ia menyebut, solusi terbaik mengatasi masalah itu adalah dibahas di provinsi.

“Pemkab Banyuasin masih mengaku, wilayah yang menjadi persoalan itu masuk wilayahnya. Sementara kita memiliki dokumen yang kuat, kalau itu masuk wilayah kita. Karenanya, penyelesaiannya harus dilakukan di provinsi,” ujarnya.

Fahmi mengaku, persoalan batas wilayah Palembang-Banyuasin nampaknya tidak pernah menemukan titik temu. Sebelumnya, terjadi permasalahan pembangunan tugu pembatas di wilayah Jakabaring.

“Pemkab Banyuasin menyebut tugu itu, masuk wilayah mereka. Padahal sudah jelas di wilayah Palembang. Karena untuk membangun sebuah tugu, harus melalui perencanaan yang matang. Tidak mungkin kami salah, karena dana untuk pembangunan cukup besar, dan itu sesuai PP Nomor 23 Tahun 2008,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Palembang, Ahmad Novan mengatakan, secara umum persoalan batas wilayah Palembang-Banyuasin bisa diselesaikan. Katanya, masalah beberapa titik wilayah yang dipersoalkan, nanti akan dibahas DPRD lama atau DPRD Kota Palembang yang baru. “Persoalan itu harus di fasilitasi. Yang berwenang, yakni Pemprov Sumsel karena ini sudah menyangkut kabupaten dan kota,” tukasnya.

 

TEKS          : ALAM TRIE PUTRA

EDITOR        : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster