Jika Pemilukada Dipilih Dewan, Pemerintah Rampas Hak Konstitusi Rakyat

 303 total views,  2 views today

pemilu

PALEMBANG – Rencana pemerintah untuk mengembalikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) ke DPRD, masih mengundang pro dan kontra. Di Sumatera Selatan (Sumsel), hal yang sama pun terjadi.

Kalangan akademisi di Sumsel menilai jika Pemilukada dilakukan oleh DPRD, maka saja pemerintah merampas hak masyarakat untuk memilih pemimpinnnya. Namun bagi kalangan politisi, lebih memilih wait and see (menunggu dan melihat).

Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (Stisipol) Chandradimuka Palembang, Ong Barlian yang dibincangi Kabar Sumatera, Senin (8/9) menyebut, bila pemilukada dilakukan melalui dewan maka saja salah satu hak konstitusi masyarakat dihilangkan.

“Memilih dan dipilih, adalah salah satu hak konstitusi setiap warga negara. Jika pemilukada dipilih DPRD, artinya ada hak konstitusi masyarakat yang dihilangkan. Atau dengan kata lain, hak itu dirampas oleh DPRD,” kata Ong yang dibincangi, Senin (8/9).

Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel ini menyebut, harusnya pemerintah konsisten melaksanakan pemilukada secara langsung. Kalau pun banyak persoalan dalam pemilukada langsung, itu harusnya secara bertahap dibenahi bukan dengan langsung mengubahnya.

“Memang jika pemilukada dipilih dewan, ada efisiensi anggaran namun sisi buruknya tidak ada pembelajaran politik bagi masyarakat. Ini yang seharusnya dipikirkan oleh pemerintah, apalagi pemilukada langsung ini baru kita laksanakan kurang lebih 10 tahun,” ujarnya.

Dibincangi terpisah, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumsel, Yuswar Hidayatullah menyebut secara partai sampai saat ini PKS belum mengeluarkan sikap resmi terhadap Rancangan Undang-undang(RUU) Pemilukada, yang salah satu isinya mengembalikan pemilukada ke dewan.

“Namun secara pribadi, saya lebih condong jika pemilukada dilakukan oleh dewan. Tetapi itu hanya untuk pemilukada untuk tingkat provinsi. Sedangkan tingkat kabupaten/kota, sebaiknya tetap dipilih langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Sementara Ketua DPRD Muaraenim, M Thamrin AZ, tak setuju jika pemilukada dipilih dewan. Alasannya, itu sama saja dengan mundurnya demokrasi di Indonesia. Menurut Thamrin, jika kepala daerah dipilih masyarakat maka masyarakat bisa menseleksi calon pemimpinnya sendiri.

“Kalau dipilih dewan, sama saja menciderai hak politik masyarakat. Selain itu, pemimpin yang dipilih dewan tidak akan menghasilkan pemimpin yang sesuai kehendak rakyat, “ tukasnya.

 

TEKS         : ARDHY FITRIANSYAH/SISWANTO

EDITOR       : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster