Gaji Security PT PLN Dipotong

Ilustrasi Satpam | Satpam.org

Ilustrasi Satpam | Satpam.org

PALEMBANG – PT PLN, ternyata tidak hanya dikeluhkan dengan layanan yang masih sering byar pet saja tetapi juga ada pemotongan gaji karyawan di perusahaan setrum plat merah tersebut. Ini terungkap dengan aksi puluhan karyawan outsourcing di perusahaan itu yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesai (SBSI) di kantor induk pembangkit PT PLN Sumbagsel di Jalan Demang Lebar Daun, Palembang, Senin (8/9).

Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, puluhan security yang bertugas Sektor Pembangkit Keramasan dengan status outsourcing, dipotong gajinya sejak setahun terakhir. “Sesuai dengan kontrak kerja, security yang bertugas di Sektor Pembangkit Keramasan digaji Rp 2.232 ribu perbulan. Namun gaji itu, hanya dibayarkan Rp 1.768 ribu,” kata Ramli, koordinator aksi.

Ramli menyebut tidak tahu apa alasan pemotongan gaji tersebut, kalau pun pemotongan itu dilakukan untuk membayar fee bagi PT Pataka Sriwijaya, sebagai pihak ketiga yang menyediakan jasa untuk tenaga security menurut Ramli, harusnya tidak boleh dilakukan. Sebab dalam perjanjian kerjasama yang ditandatangani 1 Juni 2013 lalu, sudah ada fee sebesar 10 persen untuk PT Pataka Sriwijaya.

Tak hanya persoalan itu, mereka juga meminta security yang diberhentikan tanpa alasan harus dikembalikan. “Apalagi keberadaan PT Pataka Sriwijaya, itu ilegal. Karena perusahaan itu, tidak terdaftar sebagai perusahaan penyedia jasa di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumsel,” jelasnya.

Hal yang sama dikatakan Firdaus, koordinator lapangan (korlap). Ia menyebut, tak hanya gaji yang dipotong tetapi juga uang lembur selama empat bulan tidak dibayarkan. “Aturannya, uang lembur dalam satu jam bagi tenaga securtiy adalah Rp 9.321. Rata-rata security di Sektor Pembangkit Keramasan, berhak mendapatkan uang lembur Rp 700 ribu perbulannya. Tetapi itu, tidak dibayarkan sejak empat bulan terakhir,” ujarnya.

Sementara itu, Manajer SDM PT PLN (Persero) Pembangkit wilayah Sumbagsel, Supriyanto, tidak memberikan keterangan banyak terkait tuntutan puluhan security PT PLN Sektor Keramasan tersebut. Namun ia berjanji akan mempelajari tuntutan tersebut, dan segera memberikan klarifikasi. “Kami akan pelajari,klarifikasi dan kroscek terlebih dahulu,” ujar dia.

Terpisah, Direktur Operasional PT Pataka Sriwijaya, Dwi Haryati membantah tudingan adanya pemotongan tersebut. Ia juga menolak jika keberadaan PT Pataka Sriwijaya, ilegal. “Kami memiliki izin dari Disnaker dan izin operasional dari Mabes Polri. Pemotongan gaji tidak ada sama sekali, kalau potongan fee 10 persen memang ada dan itu mutlak milik perusahaan sebagai penyedia jasa,” tukasnya.

 

TEKS        : ARDHY FITRIANSYAH

EDITOR       : DICKY WAHYUDI




Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

Web development by oktopweb.com