Ada Pungli di Dinas PU CK ?

 297 total views,  2 views today

ilustrasi

ilustrasi | Ist

EMPAT LAWANG – Aksi pungutan liar (Pungli) dengan alibi pembiayaan administrasi pekerjaan proyek diduga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya (PU CK) Empat Lawang. Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, dugaan pungli ini terjadi disemua proses administrasi proyek.

Misalnya, saat pembuatan kontrak kerja, penandatangan berita acara pencairan, progres proyek dan administrasi, ditarik biaya jutaan rupiah. Aksi ini terkesan menjadi tradisi, diduga dilakoni sejumlah pegawai dan honorer atau tenaga kerja sukarela (TKS) di kantor tersebut.

“Bagaimana pekerjaan mau sesuai, banyak potongan disana-sini diluar pajak resmi,” keluh salah seorang rekanan Dinas PU CK Empat Lawang, yang menolak disebutkan namanya ketika dibincangi, Senin (8/9).

Sumber lain Kabar Sumatera menyebutkan, aksi pungli tidak bisa dihindari, sebab ada kesan “tak ada amplop tak ada tandatangan”. Pungli disebut berdalih, sebagai dana pembuatan berita acara pencairan, penandatanganan dan pembuatan progres yang mestinya dilakukan oleh pihak ketiga atau rekanan serta kepentingan administrasi.

“Pembuatan kontrak kerja Rp 2,5 juta, tanda tangan berita acara pencairan Rp 300 ribu per orang, progres Rp 1,5 Juta dan administrasi lainnya Rp 1 Juta. Banyak rekanan bingung, karena semestinya administrasi tidak perlu sebesar itu,” kata sumber tadi seraya menyebut biaya sebesar itu, tidak ada didalam Peraturan Daerah (Perda) maupun peraturan lainnya.

Dicontohkannya, setiap pencairan proyek, administrasi yang dikeluarkan rekanan bisa mencapai Rp 8 juta lebih untuk nilai proyek Rp 100 Juta, atau hampir 10 persen dari pagu anggaran.

Semakin tinggi nilai pagu anggaran proyek, maka semakin besar pula pungli administrasinya. “Kami rekanan sangat mengeluhkan sistim yang dibuat, semestinya keihklasan kami memberi dan jangan dipatok harganya,” tutur dia.

Kepala Dinas PU CK Empat Lawang, Syaiful Nasir yang dikonfirmasi mengaku belum mengetahui hal tersebut. Setahu ia, setiap progres proyek yang membuat adalah pihak rekanan bukan pegawai atau TKS di dinasnya.

“Progres kan rekanan yang buat, kalau rekanan meminta bantuan kepada TKS, ya silahkan saja deal-dealnya mereka. Itu diluar kedinasan,” elaknya.

Kemudian sambung Saiful, kalau masalah penandatangan berita acara hal itu diluar pengawasannya. Sebab pihaknya tidak pernah membenarkan segala bentuk pungli dilakukan.

“Tidak dibenarkan pungli, siapa orangnya sebutkan biar saya yang tegur dan diberi pelajaran,” tukasnya.

 

TEKS      : SAUKANI

EDITOR    : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster