Guru Honor 9 Bulan tak Terima Gaji

 357 total views,  2 views today

MUARAENIM – Sembilan terakhir, ribuan guru dan tenaga Tata Usaha (TU) yang berstatus tenaga honorer dan sukarela di Kabupaten Muaraenim hanya bisa mengelus dada. Pasalnya, mereka harus bekerja tanpa dibayar sama sekali.

Honor yang biasanya diterima per triwulannya, belum didapatkan selama sembilan bulan. Informasi yang dihimpun Kabar Sumatera, gaji mereka belum bisa dibayarkan karena tertahan di PPKAD akibat kesalahan redaksional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejumlah guru honorer yang dibincangi Kabar Sumatera, Jumat (5/9) mengaku tidak tahu kenapa honor mereka tak kunjung cair. “Kami biasanya menerima per triwulan sejak tahun 2008 lalu. Tidak tahu mengapa, sampai sekarang tidak cair-cair,” kata salah seorang guru honor di salah satu SMK Negeri di Kabupaten Muaraenim yang enggan namanya.

Menurutnya, mereka menjadi guru memang secara sukarela. Sebagai kompensasi, per triwulan diberikan uang semacam honor dengan nilai bervariasi tergantung kemampuan sekolah masing-masing, namun biasanya sekitar Rp 300 ribu perbulan.

Sealin itu terangnya, ada juga uang bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaraenim sebesar Rp 225 ribu perbulan yang dibayarkan per triwulan. Nilainya kata guru tersebut, memang kecil namun bagi dana tersebut sangat berarti untuk menutupi biaya transportasi. Namun sembilan terakhir, uang bantuan tersebut tak cair. “Kami sudah mencoba bertanya ke Dinas Pendidikan (Diknas), tetapi jawabannya tidak jelas,” keluhnya.

Kepala Disdik Kabupaten Muaraenim, Hamirul Han yang dikonfirmasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas), Izroni, mengakui itu. Ia menyebut, Disdik sudah banyak menerima keluhan guru honorer di Muaraenim, yang mempertanyakan dana honor komite mereka.

“Memang belum dicairkan, karena ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Berdasarkan temuan BPK, dana honor komite sebesar Rp 6,5 miliar lebih yang diperuntukkan untuk guru dan petugas TU honor tersebut, tidak boleh dicairkan sebelum redaksionalnya dirubah. Sebab untuk redaksional yang lama menggunakan kata-kata honor guru komite, sehingga seolah-olah diangkat oleh komite,” jelasnya.

Bahkan pihaknya sudah berupaya mencari jalan keluarnya yakni melalui Perbup untuk legalitas, ternyata tidak bisa karena bertentangan dengan Permendagri No 13 tahun 2009 tentang penambahan penghasilan untuk guru honorer, yang ternyata itu hanya untuk PNS.
“Saya juga awalnya heran, mengapa sejak tahun 2008-2013 bisa cair terus. Setelah SMP gabung ke Dikdas dalam hal pengelolaannya terhitung 1 Januari 2014, permasalahan mulai timbul,” ucap Izroni.

Akibatnya kata Izroni, PPKAD terpaksa menolak pencairan tersebut kecuali jika telah merubah redaksional dari guru dan pegawai komite menjadi guru pegawai harian lepas yang diajukan ke dalam ABT APBD 2014.

Sementara itu, Kepala PPKAD Muaraenim, Armeli Mendri membantah jika pihaknya menolak mencairkan dana honor komite tersebut sehingga tertahannya dana guru honor tersebut.

Bahkan jelasnya, PPKAD siap mencairkan dana tersebut asalkan redaksionalnya telah direvisi dan tidak menyalahi Permendagri No 13 tahun 2006. “September ini sudah bisa dicairkan, akan dibikin SK untuk perubahan nama. Sebab untuk perubahan rinci objek belanja cukup di PPKAD sesuai aturan Permendagri No 13 tahun 2006,” tukasnya.

TEK : SISWANTO
EDITOR : DICKY WAHYUDI





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster