Asap Sumsel Masuk Kategori Parah, Ada Proyek Dibalik Water Booming ?

 380 total views,  2 views today

Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Helicopternya. Foto ; Bagus Kurniawan

Tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Helicopternya. Foto ; Bagus Kurniawan

PALEMBANG – Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumsel menyebut asap yang menyelimuti Sumsel saat ini, memasuki kategori parah. Kondisi ini terjadi lantaran, terus meningkatnya titik api (hotspot) yang terjadi di berbagai titik di sejumlah wilayah.

Catatan yang dimiliki Walhi Sumsel, sejak Agustus lalu sebanyak 253 titik api terdeteksi. Jumlahnya terus meningkat hingga 3 September kemarin, yakni 400 lebih titik api. Sebarannya berada disekitar kebun masyarakat, Hutan Tanaman Industri (HTI) serta lahan gambut.

“Tingginya kabut asap ini, mengancam kesehatan masyarakat terutama anak-anak, perempuan dan lansia. Asap itu mengandung zat beracun. Kalau dihisap besar dampaknya,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Hadi Jatmiko  ketika dihubungi, Jumat (5/9).

Walhi menilai, jika bencana asap ini terjadi lantaran beberapa faktor. Mulai dari buruknya tata kelola ruang yang dipraktekkan oleh Pemprov Sumsel dan pemerintah di kabupaten/kota. “Mereka tidak melakukan tindakan untuk melindungi lahan kritis dan gambut,” sesalnya.

Ia juga menyayangkan banyaknya alihfungsi hutan, serta lahan perkebunan yang seharusnya tetap basah tapi dikeringkan. Aktivitas pembakaran yang hanya begitu-begitu saja, upaya penegakan hukum untuk memberikan sanksi kepada otak dan para pelaku pembakaran, dalam hal ini perusahaan, tidak benar benar terjadi. Hasilnya, tidak menimbulkan efek jera.

Dia juga tidak sepenuhnya menyalahkan aktivitas pembakaran lahan, yang dilakukan masyarakat desa saat membuka lahan. Sebab adanya aturan hukum yang membolehkan membuka lahan dengan membakar dengan catatan dilarang secara besar-besaran.

Sayangnya, meski lahan masing-masing warga kurang dari satu hektare (ha), namun mempunyai dampak lain. “Tetap menimbulkan asap. Belum lagi asap yang ditimbulkan oleh perusahaan,” tegasnya.

Ia menyayangkan lambannya, sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Seharusnya, pemerintah memberikan fasilitas bantuan alat untuk membuka lahan itu sendiri. Yang terpenting, lanjutnya, pemerintah sudah seharusnya melakukan gugatan kepada perusahaan karena telah merugikan negara akibat kabut asap ini. “Pemerintah wajib melakukan review terhadap lahan-lahan kritis yang saat ini terus beralih fungsi,” pintanya.

Saat disinggung mengenai upaya water booming (penyiramaan air) melalui helikopter disejumlah wilayah, ia menilai belum maksimal. Tindakan tersebut memang masuk dalam upaya preventif, tapi bukan hal yang menegaskan. “Artinya bukan dipadamkan, tapi dicegah jangan sampai api itu hidup dan membakar lahan. Apalagi ini sudah bertahun-tahun terjadi dan selalu berulang,” sesalnya.

Walhi pun berharap agar upaya pemadaman air lewat jalur udara ini, jangan sampai dijadikan sebuah proyek bencana. Sebab untuk pemadaman titik api ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapatkan anggaran dari APBN mencapai Rp 330 miliar perbulannya.

“Ini yang kami curigai. Kegiatan itu dijadikan proyek dan lahan bisnis. Apalagi itu merupakan dana rakyat. Seharusnya, masyarakat kritis dengan hal ini, mengingat dana itu didapat dari pungutan pajak mereka sendiri. Ada prioritas yang lebih penting dilakukan,” tukasnya.

 

TEKS           : IMAM MAHFUZ

EDITOR        : DICKY WAHYUDI

 





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster