Pengurusan Perizinan, KPPT Pagaralam Terapkan Langkah Progresif

 924 total views,  2 views today

Kantor-Pelayanan-Perijinan-Terpadu-(KPPT)

PAGARALAM – Upaya mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, Pemerintah Kota Pagaralam melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), terapkan layanan progesif terhadap pengurusan sejumlah perizinan.

“Kalau selama ini dalam hal permohonan izin yang diajukan masyarakat,  baru dapat terealisasi  hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan lamanya. Namun sekarang, proses penyelesaiannya dapat lebih singkat atau dalam kurun waktu 3-7 hari kerja, kecuali perizinan yang menyangkut Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Mendirikan Tower, Izin Lokasi dan Izin Operasional
Rumah Sakit, karena membutuhkan waktu sekitar 14 hari kerja,” ujar Kepala KPPT Kota Pagaralam Karudin SE MM, Kamis (4/9).

Jelas Karudin, langka progresif yang diterapkan ini guna menepis berbagai isu berkembang dimasyarakat yang beranggapan bahwa cepat lambatnya kepengurusan izin berdasarkan besar kecilnya dana untuk kepengurusan tersebut

“Anggapan tersebut itu tidak benar, kalau lambannya proses pengurusan perizinan terkendala dana. Padahal lambannya kepengurusan izin yang diajukan masyarakat terkendala persyaratan yang belum terpenuhi,” ujarnya.

Proses percepatan pengurusan  izin lanjutnya,  tentunya dilakukan secara progresif guna memperlancar berbagai kebutuhan masyarakat yang ada. Sementara kebijakan yang diambil KPPT sendiri tidak terkesan memperhambat lajunya penerbitan perizinan sesuai kebutuhan masyarakat. Apalagi dapat mengancam lahan usaha yang benar-benar membutuhkan perizinan.

“Berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, wajib dipenuhi oleh pemohon,” terangnya seraya berujar kita tidak perna mempersulit keluarnya perizinan yang diajukan masyarakat maupun para pengusaha yang hendak membuka lahan baru ataupun pengembangan usaha.

Kendati demikian kata Karudin, pihaknya menjanjikan pelayanan progresif secara cepat dan tepat dalam memproses perizinan yang dibutuhkan pemohon, tentunya wajib memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

“Tidak benar bila berbagai  opini yang berkembang di masyarakat mengatakan bahwa mengurus perizinan selain membutuhkan waktu yang lama termasuk pula  membutuhkan biaya yang mahal,” Kata kaharudin seraya berkata sesuai dengan Permendagri No 24 Tahun 2006, untuk waktu maksimal pengurusan izin secara umum harus selesai dalam tempo 15 hari.

Ia mengatakan, hasil evaluasi BPPT Kota Pagaralam terhadap sejumlah pengurusan perizinan hingga  Agustus 2014 rata-rata penyelesaian izin hanya 1-7 hari. Adapun proses pengurusan izin dimaksud, meliputi izin tempat usaha (SITU), izin usaha perdaganagan (SIUP), izin gangguan (HO), izin tanda daftar gudang (TDG), izin tanda daftar perusahaan (TDP), izin mendirikan bangunan (IMB), izin reklame, izin usaha  jasa kontruksi (IUJK), izin kursus / pendirian sekolah, izin usaha angkutan, izin trayek angkutan, izin mendirikan tower, izin lokasi, izin pemanfaatan /penebangan / pemanfaatan kayu, izin depot kayu, izin gergaji rantai, izin usaha kepariwisataan.

“Kemudian izin apotik / toko obat, izin praktik dokter umum / gigi / spesialis, izin bidan /  perawat, izin kerja perawat / apoteker / asisten apoteker, izin balai pengobatan / klinik, izin laboratorium klinik, izin operasional rumah sakit  dan  yang terakhir izin usaha (SKU),” ujarnya.

 

TEKS   : ANTONI STEFEN

EDITOR  ; RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster