Terkait Penggunaan Dana L3, Kades Bangun Jamban Salahi Aturan

 322 total views,  2 views today

Ilustrasi Jamban | Dok KS

Ilustrasi Jamban | Dok KS

KAYUAGUNG – Menindaklanjuti pemberitaan mengenai para kades, di wilayah perairan di Kecamatan Pedamaran, Kabupaten OKI  beberapa waktu lalu, mengundang reaksi dari salah satu kadus di kota tikar tersebut. Di mana menurut, FR (40) salah seorang kadus di Kecamatan Pedamaran.

Kepada Kabar Sumatera, sejatinya memang dana L3 tidak boleh digunakan untuk membangun jamban alias MCK. Hal ini sudah dikatakan oleh Jumadi Yakkub, Kabid Pengelolaan Keuangan dan Ekonomi Produktif BPMD OKI, sebelum digantikan Agus.

Menurut FR, sebelum dana L3 itu dicairkan, pastinya sebagai syarat pencairan dana L3 oleh desa, desa terlebih dahulu membuat RAPBDes, yang diajukan kepada BPMD OKI.

“Nah, pada saat itu, desa sudah menjabarkan penggunaan dana L3 itu kepada pihak BPMD, artinya pihak BPMD sudah tahu, rencana desa mau bangun apa, namun mengapa tidak disangkal oleh pihak BPMD,” kata FR mempertanyakan.

Lanjut FR, kalau memang sudah dilarang namun, kades masih tetap juga bangun itu, berarti kades. Khususnya di Kecamatan Pedamaran, jelas “mengangkangi” aturan dari BPMD, atau jangan-jangan ada dugaan pihak BPMD pura-pura tidak tahu atau sengaja bekerjasama.

“Itu kan dari jaman pak Jumadi, tidak boleh lagi bangun jamban, karena jelas mengundang pro dan kontra, di mana biaya pembuatan jamban di pinggir sungai sudah bias dikalkulasikan, tak lebih dari Rp2 jutaan, sementara dana L3 berkisar Rp15 sampai Rp25 juta,” ujar perangkat desa yang tahu betul tentang aturan pemerintahan desa ini.

Kendati mikian, kata FR, pihaknya tidak bisa berbuat banyak.

“Kalau untuk L3 di desa kami sendiri, kami tidak membangun jamban, justru kami membangun jalan setapak yang memang berkaitan dengan kepentingan orang banyak,” ungkapnya.

Sekedar mengingatkan, dari pemberitaan sebelumnya, para kades di Kecamatan Pedamaran, menggunakan dana L3 diduga tak sesuai peruntukkan, dimana dana kisaran Rp15 sampai Rp25 juta hanya dibangunkan di jamban, sementara biaya pembuatan jamban tidak sampai dengan biaya semahal itu.

Hal ini tak lain diduga karena para kades ingin mencari keuntungan dari dana L3 itu, sementara pembangunan jamban tidak pernah melalui koordinasi dengan masyarakat, seolah dana tersebut milik dirinya pribadi.

 

TEKS    : DONI AFRIANSYAH

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster