“70 Persen Kepala Daerah Korupsi”

 286 total views,  2 views today

Gamawan Fauzi (Mendagri)

Gamawan Fauzi (Mendagri)

PALEMBANG – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membeberkan saat ini ada sebanyak 320 Kepala Daerah atau 70 persen yang tersandung kasus korupsi, dan kini ada yang sudah dan sedang diproses oleh penegak hukum. Penyebabnya adalah salah menafsirkan Undang-undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada).

“Banyak kepala daerah yang menjadi tersandung kasus korupsi. Realitanya memang seperti itu,” kata Gamawan yang dibincangi usai Rapat Fasilitasi Koordinasi Pimpinan Daerah se-Sumsel di Novotel, Palembang, Senin (1/9).

Karenanya, sambung Gamawan, pemerintah mengusulkan revisi UU Pemilukada ke DPR RI. Dalam revisi itu, diusulkan pelaksanaan Pemilukada di Indonesia digelar serentak. Ini tujuannya, untuk meminimalisir praktik korupsi di daerah.

Gamawan menyebut, sistem Pemilukada di Indonesia saat ini menimbulkan biaya yang mahal. Akibatnya? Banyak kepala daerah yang tergoda memanfaatkan kekuasannya untuk kepentingan pribadi. Sebab itu pemerintah sedang merumuskan cara menghentikan praktik korupsi kepala daerah.

“Dalam perumusan revisi UU Pilkada, ada langkah penyeragaman biaya kampanye. Itu bisa ringankan beban kepala daerah terpilih, dan mendorong mereka untuk tidak korupsi. Apalagi setelah terpilih, maka timses akan sulit membebani kepala daerah,” Gamawan menyampaikan.

Lewat penerapan revisi UU Pilkada nanti, Gamawan meyakini tak cuma kepala daerah, tetapi juga masyarakat diedukasi dari aturan itu.

“Dari data kami, ada 320 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi, atau sekitar 70 persen,” cetusnya.

Salah satu solusi yang disiapkan Kemendagri adalah melalui revisi UU Pilkada Serentak yang kini tengah dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satu poin krusial adalah penyederhanaan pemilihan kepala daerah agar bisa menekan biaya.

Kemendagri mengusulkan agar kepala daerah cukup dipilih oleh DPRD provinsi dan kabupaten. Namun usul ini ditolak oleh sebagian anggota Komisi Pemerintahan DPR. Bila usul ini tetap ditolak, Kemendagri sudah menyiapkan opsi akhir dengan pemilu serentak, untuk mencegah jorjoran uang selama pilkada.

Untuk opsi pilkada serentak ini, Gamawan memperkirakan sudah hampir disepakati DPR. Paling lama pada bulan September ini telah disetujui. Lalu, pilkada serentak direncanakan bisa dilakukan pada 2019 nanti. Namun sejauh ini, Pemerintah dan DPR masih berdebat soal pengusungan wakil kepala daerah yang dipilih terpisah.

Ia berkata, RUU Pilkada sekarang ini memang mendesak untuk disahkan. Sebab aturan ini tidak menjadi beban pemerintahan mendatang. Apalagi wacana pilkada serentak membutuhkan persiapan matang KPU sehingga sulit kalau putusanya baru ada di 2015.

“Kendati sebagian, namun ada ratusan daerah. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang, KPU akan keteteran dalam menyelenggaraanya,” katanya.

Pemerintah memang cenderung menginginkan wakil dipilih terpisah sebab kebutuhan setiap daerah berbeda-beda. Wilayah yang jumlah penduduknya besar dengan kondisi geografis, butuh lebih dari satu orang wakil.

Kementerian juga menyatakan cukup jernih dalam melihat persoalan tersebut. Misalnya dengan pertimbangan akan ada penghematan beban anggaran bila pelaksanaan pemerintahan di suatu daerah tertentu berjalan tanpa wakil.

 

TEKS   : IMAM MAHFUZ

EDITOR   : RINALDI SYAHRIL





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Web development jasaweb wordpress - hosting by Niagahoster